Oleh: Syamsudin Walad
: Serangan PDIP ke PKS sebagai penguasa kota Depok dengan mengatakan Depok selama dipimpin PKS tak ada prestasi, bahkan angka intoleran naik, dibalas PKS dengan sindiran, dulu nangis bombay saat BBM naik, kini menaikan harga BBM di kala rakyat susah.
Kenaikan harga BBM bisa dipastikan bakal menaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Dan ini tentu sangat memberatkan rakyat yang baru saja terhempas badai tsunami covid-19.
Demo menolak kenaikan harga BBM ini lantang disuarakan PKS di setiap sudut, termasuk di kota Depok. Meski dibilang aksi demo di Depok salah sasaran, karena penguasa kota Depok adalah PKS, tapi paling tidak secara politik rakyat tahu posisi PKS, yakni menolak kenaikan harga BBM.
Baca Juga: WALI Luncurkan Single Kamu Bohong, Banyak yang Kaitkan dengan Ferdy Sambo
Baca Juga: Loloskan Timnas. U-20, Shin Tae-yong Pecah Telur Kalahkan Vietnam
Selain menunjukkan posisi politiknya, di sini PKS juga ingin mengambil hati rakyat. Seperti burung emprit yg meniupkan angin kala nabi ibrahim dibakar. Hasil tak terlalu penting bila dibandingkan posisi. Mungkin saja tak ada hasilnya demo PKS sebab tak mungkin juga pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, tapi di sini PKS ingin agar orang tahu kalau posisi PKS bersama rakyat.
Apa yang dilakukan PKS ini sebenarnya tak beda dengan PDIP kala pemerintahan SBY menaikan harga BBM. Bahkan sejumlah tokoh PDIP sampai menteskan air mata, termasuk Puan Maharani. Kini semua orang tahu kalau tangisan kala itu adalah air mata buaya. Sekadar sandiwara.
Di siai lain, terkait sahut-sahutan PDIP - PKS, ini seperti berbalas pantun. PKS tak hanya sekadar menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal intoleransi di Kota Depok meningkat. PKS juga berbalik menyindir dengan mengungkit tangisan elite PDIP saat harga BBM era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik.
Tak hanya itu, PKS juga menyinggung soal kejutan ulang tahun untuk Puan Maharani di rapat paripurna DPR RI di tengah Demo tolak kenaikan harga BBM. PDIP dianggap tidak berempati pada kesusahan rakyat kala harga BBM naik.
Tuduhan bahwa Depok sebagai kota intoleran sendiri langsung ditepis juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Minggu (18/9/2022). "itu tidak valid dan terbantahkan. Hal ini bisa merujuk dengan beberapa argumen," kata Muhammad Kholid.
Kholid lalu memaparkan argumentasinya guna mengkonter soal intoleransi di Depok meningkat. Menurut Kholid, berdasarkan laporan resmi Kementerian Agama (Kemenag), indeks kerukunan beragama di Depok pada 2021 lebih tinggi dari rata-rata.
"Pertama, merujuk kepada laporan resmi dari Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2021. Kemenag menyatakan bahwa Depok memperoleh skor 72,7% lebih tinggi dari skor rata-rata Indeks Kerukunan Beragama Nasional. Indeks ini lebih valid dan mencerminkan realitas sosial," sebutnya.
Kedua, Kholid menyebut tokoh lintas agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Depok telah membantah laporan Setara Institute yang melabeli Depok sebagai kota intoleran. Faktanya, sebut dia, tak ada diskriminasi dan pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah di Depok.