JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengelola Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Pemerintah sejak 2015 hingga kini sudah menyalurkan Dana Desa hingga mencapai Rp400,1 triliun.
Peringatan ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Rakornas BUM Desa Tahun 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/12/2021).
"Hati-hati pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, Rp400,1 triliun, gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan," kata Presiden dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, dari jumlah itu dirinci, tahun 2015 sebesar Rp21 triliun, tepatnya Rp 20,8 triliun, tahun 2016 (Rp46,7 triliun). 2017 (Rp59,8 triliun), 2018 (Rp59,8 triliun), 2019 (Rp69,8 triliun), dan 2020 (Rp71,1 triliun), dan terakhir 2021 (Rp72 triliun). Totalnya tadi Rp400,1 triliun. "Kok pada diem? Kaget?" ucapnya.
Kepala Negara menjelaskan, kalau dilihat APBD Desa, meningkatnya juga drastis sekali. Tahun 2014 rata-rata Rp329 juta. Tahun 2015 naik menjadi Rp701 juta. Tahun 2021 naik lagi secara signifikan hingga Rp1,6 miliar.
Presiden memaparkan data fisik yang sudah terbangun dan kelihata. Jalan desa misalnya, sudah terbangun 227 ribu kilometer. Embung yang kecil-kecil 4.500 unit. Irigasi 71 ribu unit. Jembatan 1,3 juta meter. Pasar desa ada 10.300 unit. BUMDes saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. "Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan," ucapnya menekankan.
Kemudian, untuk peningkatan kualitas hidup termasuk air bersih mencapai 1,2 juta kilometer, Posyandu 38 ribu unit, Polindes 12 ribu unit, drainase 38 juta meter. Sumur 59 ribu unit, PAUD ada tambahan 56 ribu unit, ada pula fasilitas olahraga dan MCK.
"Semuanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, terbangun," ungkap Presiden. "Ini terbangun semuanya, terbangun," tandasnya.
Yang sangat drastis, menurut Presiden, kenaikan BUM Desa yang naik 606 persen dari tahun 2014 sebanyak 8.100, melompat menjadi 57.200 BUM Desa. "Tapi jangan kita terpaku kepada jumlahnya. Kualitas aktivitas, kualitas kegiatan yang ada di dalamnya harus betul-betul di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat kita," ujarnya.
Presiden ingin BUMD Desa benar-benar memiliki kualitas kegiatan yang jelas dan mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Kepala Negara tidak ingin ada plang BUM Desa tetapi tidak ada kegiatannya.
Lebih jauh Presiden menjelaskan di masa pandemi saat perekonomian kota/ perkotaan sangat terganggu, justru ekonomi pedesaan menjadi salah satu penyelamat. Situasi ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. "Harus mulai mengubah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya harus berani mengubah transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali," katanya.
Menurut Presiden, BUM Desa, BUM Desa Bersama harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa tapi juga punya visi besar bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor. BUM Desa harus mampu mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba membangun des, menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif.
“Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada, berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan masyarakat, bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tapi dibutuhkan,” ujarnya.
Bukan Mematikan