: Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat mengingatkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah untuk menindak tegas pejabat Pemprov NTB yang terlibat politik praktis.
Hal tersebut dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini menyusul beredarnya potongan video pidato sambutan Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik di berbagai group WhastApp. Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul saat mewakili Gubernur dalam acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Ahad (7/5/2023).
Dalam potongan video tersebut, Ahsanul mengatakan, “Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua”.
Baca Juga: Terkait Khutbah Idul Fitri 1444 H, Pesan Menag Yaqut Tegas: Hindari Muatan Politik Praktis
Rachmat menegaskan, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik secara terbuka di hadapan hadirin dalam acara tersebut, jelas adalah tindakan politik praktis yang dilakukan oleh pejabat eselon II NTB.
Baca Juga: Satu Abad NU, Yenny Wahid Sebut NU Melampaui Politik Praktis
”Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang sudah terang-terangan terlibat politik praktis semacam ini,” kata Rachmat, kemarin (9/5).
Rachmat menyebut dirinya sedang berada di Jogjakarta untuk kunjungan Komisi VIII DPR RI dan kiriman potongan video pidato Ahsanul khalik diterimanya dini hari dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak. Banyak pula di antara para tokoh tesebut yang menyampaikan kegeramannya secara langsung pada Rachmat.
Dini hari itu pula, Rachmat langsung menghubungi Sekretaris Daerah NTB HL Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis. Rachmat menyebut, sebagai Sekda, Gita adalah Panglima para ASN di Pemprov NTB. Namun begitu, kepada dirinya, Rachmat menyebutkan, Sekda mengaku, bahwa kewenangan penidnakan ada pada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pada saat yang sama, Rachmat juga menghubungi Gubernur Zul melalui sambungan telepon. Respon baru didapat selepas pagi. Kepada Rachmat, Gubernur Zul mengaku akan memanggil Ahsanul terkait hal tersebut.
Acara halalbihalal Himalo tersebut diketahui dihadiri sekitar seribu diaspora Lombok yang kini tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Saat berpidato di hadapan hadirin itu, Ahsanul melanjutkan penyampaian dengan mengatakan, “Yok daripada yang masuk yang bukan orang NTB. Kan ada juga orang di luar NTB kan kepengin juga dia nyalon jadi gubernur NTB. Ya jangan bermimpilah. Kita bangsa Sasak harus mengatakan itu. Jangan bermimpilah. Bukan berarti kita kesukuan. Ndak. Tetapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.”
Rachmat menegaskan, selain politik praktis, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik tersebut juga berpotensi memecah belah. Menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Ahsanul juga kata Rachmat, akan dengan sangat mudah ditafsirkan oleh khalayak, bahwa sesungguhnya saat ini tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi gubernur memimpin NTB.