MALANG: Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisjam meminta pemerintah secara tegas menggabungkan unit-unit penelitian di kementerian/lembaga (K/L) menjadi satu wadah dalam naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini menjadi penting dan strategis karena sesuai amanat dan perintah Undang-Undang.
“Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), sebagai induknya BRIN telah mengamanatkan bahwa unit-unit penelitian di K/L harus digabungkan dalam satu wadah BRIN. Jadi pemerintah harusya jangan setengah hati untuk menjalankan UU atau hasil legislasi DPR RI ini,” ujar Ridwan Hisjam saat reses kunjungan kerja di Dapil Malang Raya, Rabu (22/12/2021).
Legislator Senayan 3 periode ini menyoroti ada beberapa K/L yang sepertinya masih berat untuk melepas unit-unit penelitiannya masuk dalam BRIN. Padahal kewajiban UU sudah mengamanahkan untuk disatukan.
“Kalau sudah disatukan tinggal diberdayakan saja. Jangan sampai BRIN ini malah dikebiri oleh kementerian maupun lembaga lain yang tak rela digabungkan,” ungkap Ridwan.
Politisi senior Beringin asal Jatim ini menyebut dengan UU tersebut, sudah seharusnya Kepala BRIN adalah setingkat menteri dan pertanggungjawabannya di bawah langsung Presiden.
"Jadi BRIN harus setingkat dengan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," tegasnya.
Ridwan Hisjam menegaskan bahwa kedudukan BRIN harus sama dengan Bappenas yang dibentuk era Presiden Soeharto di masa orde Baru, dimana Golkar sebagai penggeraknya. Namun bedanya kalau Bappenas itu fokusnya pembangunan fisik, tapi kalau BRIN itu riset atau kajian.
Sebab itu lanjut Ridwan, BRIN ini disiapkan untuk membuat roadmap riset dan inovasi untuk Indonesia maju. Namun, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pemerintah pun harus serius memikirkan ini, karena jika Presiden Jokowi ingin menjadikan visinya Indonesia Maju, maka BRIN menjadi pintu masuknya.
“Kunci negara maju itu ada dipenguasaan teknologinya. Untuk bisa menguasai teknologi, maka riset dan inovasi harus jalan. Makanya BRIN harus diberdayakan secara optimal, paling tidak harus didukung dari sisi penguatan anggaran. Anggaran BRIN harus diambil 5 persen dari APBN atau Rp100 triliun. Lah ini dikasih Rp3 Triliun mana cukup dan mana bisa mewujudkan visinya Presiden,” ucap wakil rakyat Dapil Jatim V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) ini.
Dengan anggaran sekecil itu dan masih sangat kurang, jauh dari ekspektasi publik Ridwan mengaku kecewa dan menyayangkan negara tidak serius untuk mengoptimalkan peran BRIN. Karena riset dan inovasi itu butuh pengembangan dan alat pendukung. Terlebih BRIN nantinya sesuai UU harus dibentuk sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
“BRIN ke depan harus dibentuk sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jadi anggaran untuk BRIN harus ditambah, mau tidak mau," tegas tokoh pengusaha Jatim dan Dewan Pembina PII Wilayah Jatim.
Ridwan menyebut BRIN ini akan banyak melahirkan para peneliti yang bisa meciptakan inovasi teknologi hingga ke desa-desa.
"Dengan adanya BRIN ini, kita juga harus berani untuk men-Setop impor produk teknologi energi terbarukan dari asing, kecuali kita hanya untuk ATM, (Amati, Tiru dan Modifikasi) saja," tandas mantan aktivis di HMI dan Kadin Indonesia ini.***