: Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Erie Heryadi berharap biaya sertifikasi konsultan di bidang konstruksi dapat dibiayai oleh negara. Sebab, jika tidak diawasi, maka hal ini bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang dan menjadi lahan bisnis yang subur.
"Saya pernah ngobrol dengan pak dirjen (Dirjen Bina Konstruksi-red), sertifikasi harus dibiayai oleh pemerintah karena sertifikasi merupakan ukuran kompetensi untuk orang,” ungkapnya usai Rakorpimnas Inkindo Tahun 2023, Rabu malam (13/2/2023).
Menurut Erie, sertifikasi konsultan sebaiknya tidak menjadi bisnis karena bisa disalahgunakan dan membuat perkembangan sebuah asosiasi tidak sehat.
"Misalnya ingin mendapatkan status madya, bisa dibayar. Sertifikat harusnya seminggu atau dua minggu baru keluar tetapi keran dibayar, satu hari saja bisa jadi sertifikat. Model bisnis ini bikin asosiasi gak sehat,” tegasnya.
Ia menjelaskan di Inkindo sendiri, proses untuk mengantongi sertifikasi konsultan perlu proses yang cukup panjang. Mulai dari tahapan sertifikasi, melalui asesor, pengecekan kontrak hingga pengecekan laporan keuangan. "Untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Inkindo perlu waktu yang lama karena kita berjalan sesuai regulasi,” tambah Erie.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan, penting untuk melakukan penguatan kepada para konsultan di bidang konstruksi. "Mereka harus lebih profesional sehingga pembangunan infrastruktur kita bisa lebih terjaga dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga: Gendis Setyawan, Siswi SMA Taruna Nusantara yang Jadi Finalis Gadis Sampul Favorit 2023
Dikatakan konsultan sangat berperan penting dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi. “Ada statement dari teman-teman konsultan kalau negara hebat kalau ada konsultan hebat. Itu betul adanya,” tandas Rachman.***