: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) berhasil menyelesaikan lampaui target realisasi belanja sebesar 97,81 persen dari pagu anggaran serta penerimaan PNBP sebesar 4,96 triliun atau 112,83 persen dari target pendapatan .
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Hubla Capt Antoni Arif Priadi saat memberikan Upacara pada acara Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
“Besarnya realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 ini merupakan prestasi yang bergengsi, jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas prestasi prestasi di tahun 2023,” tutur Antoni.
Baca Juga: Raih Opini WTP, Baznas Komit Tingkatjan Penguatan Laporan Keuangan Seluruh Indonesia
Dia juga mengatakan melalui proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 tersebut, diharapkan dapat terwujudnya tata kelola keuangan Pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini memiliki tantangan yang cukup besar, yaitu perubahan sistem dalam mendukung pelaporan keuangan yang hampir 100 persen dilaksanakan secara digital melalui penggunaan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI,” jelas Antoni.
Menurutnya, proses perubahan sistem tersebut harus disertai dengan perubahan paradigma dan pola kerja serta penyesuaian proses bisnis dalam penyusunan Laporan Keuangan baik itu di tingkat satker, Wilayah maupun Eselon I.
Baca Juga: Kemhan dan TNI Raih WTP, Menhan Prabowo: Ini Pertanggungjawaban atas Amanat Negara kepada Pemerintah
Antoni menyebutkan, bahwa tantangan berikutnya adalah terkait penerapan dua PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) yaitu PSAP 16 tentang Aset Konsesi Jasa dan PSAP 17 tentang Properti Investasi.
Oleh karena itu, sehubungan dengan penerapan PSAP 16, masing-masing satker yang memiliki perjanjian konsesi non eksisting, KPBU dan KSP BMN agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak mitra untuk melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi hasil investasi mitra yang dilaksanakan per periode semeseteran. Selanjutnya diminta mitra untuk menyampaikan laporan keuangan, di mana kedua hal tersebut merupakan dokumen sumber yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan aset konsesi jasa ke dalam neraca.
Baca Juga: Kemenhub Kembali Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-turut Sejak Tahun 2013
Kemenhub telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan selama 10 kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga dengan tahun 2022. Tantangan untuk mempertahankan opini WTP merupakan hal yang tidak mudah karena diperlukan kerja keras, komitmen , kolaborasi dan doa dari seluruh penanggung jawab pengelola keuangan mulai dari tingkat satker hingga Eselon I.
“Saya berharap Ditjen Hubla selaku subsektor yang memiliki jumlah satker terbesar di Kemenhub dapat memberikan kontribusi positif dalam proses mempertahankan opini WTP untuk kesebelas (ke-11) pada Laporan Keuangan Tahun 2023 ini," harapnya. ***