: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau atau merakyat melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan.
“Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah,” ucap Jubir Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Adita mengatakan, masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau, untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik.
“Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah,” ujarnya.
Sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini di sektor darat yaitu: subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di 2 lintasan.
Di sektor laut yaitu: subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.
Sementara di sektor udara yaitu: subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum.
Di sektor perkeretaapian yaitu: subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
“Harapan kami semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan,” tutur Adita.
Baca Juga: Indonesia Harus Ubah Mindset Pembangunan Transportasi Publik Menjadi Modern
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, jumlah alokasi anggaran subsidi dan PSO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp. 9,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp 12,2 triliun.
Sementara itu, Indonesia - Jepang kerja sama wujudkan transportasi publik yang inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat.
Kerja sama dilakukan melalui kegiatan evaluasi lapangan terhadap pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas dan lansia di Indonesia, yang dilakukan di Stasiun MRT ASEAN dan Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia.