: Komoditas minyak goreng masih langka dan mahal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengaku geregetan dan malu. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin negeri penghasil sawit terbesar tapi rakyat mau menggoreng makanan saja sulit.
Maka, ketika bertemu dengan perwakilan Kementerian Perdagangan, Ganjar langsung menyampaikan semua keresahan rakyat atas langka dan mahalnya minyak goreng.
Sebagai Gubernur, Ganjar Pranowo mengaku dirinya sangat malu dengan kondisi yang terjadi saat ini.
“Mohon maaf, silahkan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini sudah ditampar habis-habisan,” kata Ganjar.
Baca Juga: Penyaluran KUR UMKM Di Jawa Tengah Terbesar SeIndonesia
Ia menyampaikan hal itu di hadapan Forum High Level Meeting (HLM) dengan tema “Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditsa Global terhadap Inflasi Jawa Tengah” di Semarang, Selasa (22/3/2022).
Dalam acara tersebut, perwakilan Kemendag, Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Isy Karim, ikut hadir secara virtual.
Gubernur mengatakan, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Kelangkaan minyak goreng ini ibarat tikus mati di lumbung padi.
“Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujarnya.
Baca Juga: Tancap Gas! Jateng Urus UMKM Melalui Aplikasi Srikandi
Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, Ganjar mengatakan kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama.
"Mohon maaf, rasanya saya sebagai Gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi, ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," katanya.
Ganjar mengusulkan Kemendag untuk mengatur perusahaan produsen minyak goreng. "Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk merah putih jangan mengambil untung banyak, ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu," tegasnya.