: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial untuk perwakilan koperasi dari 50 pesantren di Jawa Timur.
Sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada puluhan pesantren yang tergabung dalam One Pesantren One Product (OPO) ini, dilaksanakan di UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut, Rudi Susanto, sosialisasi ini untuk memastikan bahwa mereka sudah memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. "Kami berharap semuanya memahami pentingnya program jaminan bagi para pekerja dan keluarganya," ujarnya, belum lama.
Baca Juga: Pendeta Saifudin Ibrahim Sudah Sering Dapat Balasan Karena Hina Agama Islam Dan Nabi Muhammad SAW
Dalam sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada 5 Juli lalu itu, pihaknya memaparkan tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun. Termasuk yang terbaru program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan kepesertaan sektor Penerima Upah / Badan Usaha.
Rudi menjelaskan, jika peserta sudah yang sudah terdaftar itu mengalami risiko kecelakaan kerja, akan mendapatkan pelayanan pengobatan dan perawatan sampai sembuh dengan biaya unlimited sesuai indikasi medis.
Baca Juga: Tutup Holywings Secara Permanen Jadi Tuntutan Utama Aksi Unjukrasa Di Surabaya
Bila peserta itu meninggal dunia, ahli waris juga akan mendapatkan santunan. Kedua anak peserta yang meninggal dunia juga berhak mendapatkan beasiswa untuk dua orang anaknya yang masih bersekolah dengan total beasiswa untuk kedua orang anak itu mencapai Rp174 juta.
Sementara itu, hingga 5 Juli 2022, Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut sudah mencapai 4.960 perusahaan. Total tenaga kerja aktif untuk kategori penerima upah (PU) sebanyak 152.001 orang dan tenaga kerja aktif yang berstatus bukan penerima upah (BPU) sebanyak 16.922 orang.***