: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap atau operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan Jawa Tengah (Jateng) dan Jakarta. Pejabat yang di-OTT di Jateng adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya.
"Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya," kata Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (11/4/2023).
Sedangkan OTT di Jakarta menangkap PPK dan swasta. Selanjutnya baik hasil OTT di Jakarta maupun Jateng saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK guna menentukan status hukum mereka.
"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," kata Jubir KPK Ali Fikri.
Ali Fikri menyebut OTT di Semarang dan Jakarta itu terkait dengan dugaan suap proyek paket pekerjaan tender track layout (TLO) Stasiun Tegal.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka. "Saat ini pihak-pihak yang ditangkap masih di dalami keterangannya. KPK segera menentukan sikap setelah 1 x 24 jam," kata Ali.
Baca Juga: ICW: OTT Tak Boleh Dicampuri Kekuasaan Mana Pun, Termasuk Eksekutif
Dalam OTT itu uang miliaran rupiah terdiri dari pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing disita dalam OTT ini. Barang bukti tersebut terdiri dari Rp 350 juta, ATM berisi sekitar Rp 300 juta, uang sebesar Rp 900 juta dan 20.000 dolar AS.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati belum mendapat informasi resmi terkait OTT KPK tersebut. "Kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya. Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Adita Irawati, Selasa (11/4/2023).
Adita menerangkan Kemenhub sangat mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Kemenhub, kata Adita, akan bekerjasama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini.
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam hal ini KPK," kata Adita.
"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan selanjutnya," tuturnya. ***