: Perlawanan koruptor kerap merepotkan bahkan membenturkan antara sesama aparat penegak hukum (APH).
Hal itu dikemukakan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/07/2023).
Belajar dari pengalaman dan sejarah salah satu bentuk perlawanan dari para koruptor, tuturnya, adalah membenturkan antara sesama aparat penegak hukum.
“Karena itu untuk mengantisipasinya tidak ada pilihan lain dari aparat penegak hukum selain bersikap profesional, proporsional serta membangun sinergi dalam pemberantasan korupsi,” kata Sunarta.
Rakor tersebut mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara KPK diwakili Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dan Kejaksaan Agung diwakili Jampidsus terkait Koordinasi dan Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Setelah Merdeka Pun Tetap Saja Perang Lawan Koruptor
Dia pun menyebutkan “When The Corruptors Strike Back” sebagai sebuah istilah dari para koruptor untuk menyerang aparat penegak hukum dari berbagai lini dengan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan melalui berbagai akses yang dimiliki, baik akses politik, ekonomi, maupun akses lain.
“Mereka gunakan segenap kekuatan dan segala cara termasuk melalui jaringannya untuk melemahkan dan bahkan menihilkan proses penanganan korupsi,” tuturnya.
“Karena akan membentuk kekuatan baru bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera,” tuturnya.
Sampai saat ini, ujarnya, dukungan rakyat terhadap pemberantasan korupsi sangat kuat. "Rakyat sudah sangat paham akibat dari korupsi,” katanya.
Baca Juga: Negara Tak Boleh Kalah Lawan Koruptor 1.800 Polisi Siap Backup KPK Jemput Lukas Enembe
Menurut dia, dukungan rakyat harus dijawab dengan sinergitas cerdas antara penegak hukum serta stakeholder.
“Selain harus ada komunikasi dan interaksi sinergis dari setiap aparat penegak hukum. Karena dapat membuat penegakan hukum berjalan efisien, efektif dan dapat memecahkan segala masalah yang ditemukan,” ujarnya.
Berkat kerja sama yang sinergis, katanya, bakal membuka ruang bagi terciptanya komunikasi yang intensif dan produktif bagi percepatan indonesia yang bebas korupsi.
“Idealnya juga dalam upaya memberantas korupsi diperlukan konsolidasi dan kerja sama antar lembaga aparat penegak hukum secara bersama-sama tanpa ego-sektoral ataupun hambatan-hambatan lainnya,” tutur Sunarta.