: Koordinasi dinilai sangat penting dalam hal menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah. Terlebih dengan sesama instansi atau lembaga dan pihak-pihak terkait.
Atas kenyataan itulah Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan JICA (Japan International Cooperation Agency), Selasa (8/8/2023), di Jakarta.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumantha SH MH mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membahas laporan dan rencana aksi ketiga lembaga tersebut dalam kerja sama yang telah dan akan berlangsung ke depannya.
Baca Juga: Menperin AGK Berinisiatif Bongkar Kasus IMEI Ilegal: Bantu dan Koordinasi Polri!
Kerja sama antara Mahkamah Agung, Kemenkumham dengan JICA telah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Agung Sumanatha menyatakan bahwa kerja sama tersebut dalam pertukaran ilmu serta pengalaman dalam berbagai kebijakan hukum khususnya terkait hak kekayaan intelektual, serta pertukaran hakim untuk belajar di negara masing-masing.
“JICA telah mengirimkan puluhan hakim Indonesia setiap tahunnya untuk belajar di Jepang, terakhir tahun 2023 mengirimkan 15 hakim, yang tentu menghadirkan kesempatan berharga dalam pembelajaran, perbandingan dan pertukaran pengetahuan hukum,” tutur Agung
Dia menyatakan, kerja sama ini telah memberikan banyak keuntungan bagi ketiga belah pihak. Ia berharap kerja sama ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya.
Baca Juga: Menkominfo Jalin Koordinasi Sekaligus Konsultai dengan Jaksa Agung
“Mahkamah Agung RI, Kemenkumham dan Pemerintah Jepang melalui JICA telah berkolaborasi dengan sinergi yang luar biasa dalam kegiatan-kegiatan konkrit untuk membentuk fondasi kuat dalam peningkatan sistem hukum, pengetahuan dan wawasan aparatur khususnya di bidang Kekayaan Intelektual,” kata Agung.
Sementara itu Direktur Departemen Perencanaan dan Bagian Umum Kementerian Hukum Jepang Taro Higashiyama mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sahabat yang penting bagi Jepang.
Dia berharap kerja sama antara Jepang dan Indonesia dalam rangka memperbaiki praktek hukum dan peradilan di Indonesia semakin baik ke depannya. “Kementerian Hukum Jepang bertekad memanfaatkan kesempatan ini untuk terus melakukan kerja sama dalam memperbaiki praktek hukum dan peradilan di Indonesia,” tuturnya.***