: Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengingatkan agar hak-hak Putri Candrawathi (PC) dihormati dan dipenuhi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J atau Nopriansyah Joshua Hutabarat.
Di lain pihak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan juga meminta tersangka PC tetap terbuka dan bersikap jujur dalam menjalani proses hukum agar kasusnya tidak berlarut-larut.
'Saya rasa kita semua tahu beberapa kali proses jadi berputar-putar karena informasi yang berubah-ubah," ungkap Komisioner Komnas HAM Sandrayanti Moniaga dalam keterangan resmi via video, Jumat (20/8/2022).
Baca Juga: bank bjb Gelar Penghargaan Nasabah Setia 2022
"Kiranya ke depan semua informasi harus lebih terang-benderang dan semua pihak bisa menghormati hak-hak semua orang, terutama hak-hak baik korban maupun tersangka," ujarnya pula.
Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menegaskan pihaknya menghormati keputusan penetapan PC sebagai tersangka karena sudah melalui proses hukum yang panjang.
Namun, pihaknya memandang bahwa perempuan yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Dianugerahi Maritime Award 2022
"Di antaranya hak melakukan pembelaan diri, praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari proses untuk melakukan pembelaan diri," ujar Siti Aminah.
Kemudian, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan hak bebas dari pertanyaan yang menjerat dan hak atas kesehatan pun perlu diperhatikan.
"Kami mengharapkan sebagai perempuan, hak-hak Ibu PC dihormati dan yang dipenuhi oleh negara," ungkap ya pula.
Baca Juga: Khasiat Buah Bit Bisa Turunkan Tensi Darah juga Bisa Perbaiki Sel Imun, dan Baik untuk Ibu Hamil
Perlu Pendampingan
Lebih jauh Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini meminta perhatian kondisi psikologis Ibu PC, sebagaimana hasil pemeriksaan dan observasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).