: Sejumlah kasus dugaan korupsi di wilayah kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto terus diintensifkan penanganan dan pengusutannya. Selain mencermati dokumen-dokumen yang ada juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diperkirakan mengetahui atau bahkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Berkat intensifnya penanganan berbagai kasus dugaan korupsi tersebut, sudah ada diantaranya yang sudah ditingkatkan tahapan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan. Pada tahapan seperti itu, indikasi dugaan korupsinya sudah ada begitu kuat. Hanya saja tersangka-tersangkanya belum terinditifikasi.
"Kami sudah mendapatkan dua alat bukti dari lima alat bukti sesuai ketentuan KUHAP diantara kasus-kasus dugaan korupsi tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mojokerto, Hadiman SH MH, Minggu (20/11/2022).
Selain yang sudah dalam tahap penyidikan itu, hingga kini ditangani pula kasus dugaan korupsi di tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain terkait penyerapan Rp 2,6 miliar dari pagu anggaran Rp 2,9 miliar di Disperindag, Rp 679 juta dari pagu Rp 870 juta di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Rp 590 juta dari pagu Rp 943 juta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Lindungi Ribuan Pekerja Mandiri di Desa Duyung Kecamatan Trawas
’’Tim penyelidik dan penyidik masih mengumpulkan data-data keterangan untuk mencari bukti-bukti. Jika ditemukan dua alat bukti dan kerugiannya, nanti dihitung oleh audit secara otomatis akan kami naikkan ke penyidikan,’’ ujar Hadiman.
Tak hanya tiga OPD. Kasus dugaan penyelewengan ini juga berpotensi mengembang. Jika dalam perjalanan penyelidikan ini ditemukan fakta baru dugaan penyelewengan atas penyerapan BTT di OPD lain, tak menutup kemungkinan penyidik juga akan mengungkapnya.
Sesuai data, selain tiga OPD tersebut, ada empat OPD lain yang turut melakukan penyerapan BTT 2020 dalam penanganan Covid-19. Meliputi, dinas kesehatan Rp 14,5 miliar dari pagu Rp 36,1 miliar, satpol PP Rp 5,5 miliar dari pagu Rp 7,7 miliar, RSUD Rp 7,4 miliar dari pagu Rp 13,7 miliar, dan dinas sosial Rp 11,4 miliar dari pagu Rp 16,1 miliar.
’’Prinsipnya dalam penegakan hukum, kami tidak pernah main-main. Semua akan jadi atensi. Siapa pun yang ada kaitannya dengan perkara kita pastikan kita panggil untuk dimintai keterangan,’’ jelas Hadiman.
Baca Juga: Semua Unit BUMDes di Wilayah Mojokerto Didorong Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Boleh jadi berkat peningkatan atau intensifitas penanganan kasus dugaan korupsi itulah, Surat Kabar Harian (SKH) dan Memoramdumtv Youtube dalam peringatan HUT ke-53 bakal memberikan penghargaan kepada Kajari Mojokerto Hadiman SH MH pada Selasa (22/11/2022).
Dalam surat Nomor : 188/SKHM/Pers/Pan-HUT/XI/2022 Perihal : Penerima Penghargaan disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto Hadiman SH MH oleh pimpinan dan panitia pelaksana peringatan HUT Ke-53 SKH Memorandum berhak peroleh penghargaan dalam rangka puncak peringatan acara tersebut yang menggelar launching Memorandumtv Youtube sebagai divisi baru media SKH Memorandum.
Waktu Selasa (22/11/2022 pukul 09.00 bertempat di Kantor Memorandum Jl Ketintang Baru III/91 Surabaya. "Kami mengundang sekaligus memberi penghargaan kepada beberapa tokoh dari berbagai bidang yang mampu memberi inspiratif kepada masyarakat seperti Bapak Hadiman SH MH yang kami nilai sebagai tokoh Pemberantas Korupsi Kota Mojokerto versi SKH Memorandum.