: Ribuan hektar potensi lahan mangkrak yang dikuasai investor yang ditelantarkan di NTB akan segara ditertibkan. Karenanya Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Investasi. Di dalamnya ada aparat penegak hukum. Satgas ini, akan dilibatkan dalam melakukan penertiban investor.
“Meski demikian kita identifikasi, monev dan kita sweeping izin-izin yang sudah lama dikeluarkan. Misalnya di Mawun, kemudian di Sembalun. Kita pastikan jangan sampai lahan-lahan yang sudah diberikan izin malah mangkrak,” jelas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB, H Mohammad Rum di Mataram, Rabu (25/1).
Bahkan pihaknya akan mengultimatum para investor yang belum merealisasikan investasinya, kendati pemerintah telah lama memberikan rekomendasi. Pasalnya masih banyaknya lahan-lahan yang dikuasi oleh investor namun tak kunjung dikelola, tidak dilaksanakan sampai sekarang oleh investor, dan segera ditertibkan.
Baca Juga: Rapor Merah Jaksa Agung, Kasus Korupsi Kakap Banyak Mangkrak. Mau Berubah?
Rum menambahkan, izin-izin yang dikeluarkan dari kabupaten/kota, provinsi, hingga izin pusat akan dievaluasi. Selain itu para investor juga sudah diberikan kemudahan untuk menyesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh investor. Seperti dikatakan Presiden Jokowi, bahwa kunci kebangkitan ekonomi di tengah ancaman resesi adalah investasi dan ekspor.
Baca Juga: Kasus Apartemen Mangkrak, Onggowijaya: Pengembang PT MAP Tidak Punya Niat Jahat
Ketika kelonggaran sudah diberikan, bahkan sangat lunak, lantas tidak ada reaksi dari investor, maka tindakan tegas akan diambil.
“Jika kemudahan sudah diberikan, namun tidak ada aksi lanjutan dari para investor, maka kita akan cabut izin-izin penguasaan lahan oleh investor. Satusnya akan berubah menjadi tanah negara bebas,” kata Rum
Rum juga menyinggung soal keamanan dan kenyamanan investor dalam berinvestasi agar investor tak lari. Kendala-kendala dari masyarakat, LSM, dan pihak-pihak yang menghambat investasi menurutnya akan ditindak tegas juga. Karena itu penting ada aparat penegak hokum dalam Satgas
“Kita akan mengidentifikasi sumber-sumber permasalahan investor agar benar-benar investor mendapat karpet merah seperti negara-negara lainnya,” demikian Rum menegaskan. ***