JAKARTA: Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto mengatakan keberadaan Partai NasDem yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pengusung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019, dinilai sudah tidak nyaman.
Hal itu dikatakannya menyusul pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menanggapi komposisi calon menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf yang menempatkan kalangan profesional 55% dan dari unsur partai politik 45%.
Menurut dia, Paloh sudah mulai melawan dengan kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Hal itu kata dia bukan tanpa alasan. Sebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, NasDem memiliki peran yang cukup strategis melalui jaringan media yang dimiliki, namun sayangnya setelah memenangkan Jokowi-Ma'ruf partai tersebut seolah tidak mendapatkan jatah menteri sesuai harapkan.
"Persoalan itu akumulasi dari pada buntut pertemuan Jokowi dengan Prabowo, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pertemuan Prabowo-Megawati. Dan pertemuan itu dalam etika politik tentu membuat ketersinggungan pihak KIK, karena sebelumnya dikabarkan tidak ada koordinasi," ucap Bambang kepada wartawan, Sabtu (17/8/2019).
Dalam kondisi tersebut, kata dia, sebaiknya Partai NasDem berada di luar Pemerintahan. Karena sudah tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi. Terlebih, komunikasi yang dibangun antara Megawati dengan Paloh dinilai kurang harmonis.
"Bahkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak menyapa Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, saat pidato di Kongres V PDIP di Bali, merupakan sebagai sindirian untuk Surya Paloh untuk menjadi oposisi," tandas Bambang.
Menurutnya, ketidaksukaan Megawati itu sudah terlihat dari bahasa tubuh maupun ucapan tersirat dari Megawati dari beberapa pekan belakangan ini.
"Ini kesempatan Partai NasDem untuk menjadi oposisi sejati. Berkaca dari sejarah, partai yang terdzolimi biasanya akan mendapat simpati publik. Kami optimis dengan sikap tegas dari leadership Paloh, NasDem bakal menjadi partai besar dan mendapat simpati publik pada Pemilu mendatang," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta publik tak terjebak pembagian komposisi kabinet antara golongan profesional dan parpol.
Paloh menyatakan, bisa saja kader parpol juga memiliki kapasitas sebagai praktisi di bidang tertentu.
Hal itu disampaikan Paloh menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang bakal membentuk kabinet dengan komposisi 55 persen dari golongan profesional dan 45 persen dari kader parpol.
"Bagus juga. Ada kesempatan bagi siapa saja. Yang paling penting jangan kita terjebak dalam dikotomi hal-hal yang memisahkan antara partai politik dan profesional. Apa urusannya itu," ujar Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) kemarin.
"Partai politik ya partai politik. Di dalamnya ada sebagian besar kelompok profesional. Yang tidak kalah pentingnya, profesional itu ada di mana-mana. Di partai politik, di akademisi ada, di wiraswasta pengusaha bahkan ada di alim ulama. Jadi jangan salah," ucap Paloh lagi.
Paloh juga mengatakan, sebagai ketua umum parpol ia juga profesional di sejumlah bidang, salah satunya bisnis.