BEKASI: Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di wilayah Kota Bekasi dinilai over load sebanyak 13.000 yang setiap bulan harus menerima gaji. Jumlah TKK yang begitu besar, tentunya sangat membebani APBD. Terlebih, Kota Bekasi sedang mengalami guncangan atau turbulensi keuangan daerah. Adapun angka 13.000 TKK tersebut tersebar di Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Kecamatan di Kota Bekasi.
Hal inilah yang perlu disampaikan dan dibahas dalam kunjungan (konsultasi) dua anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi ke Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (7/11/2019).
"Pertemuan ini dalam rangka tukar pikiran membahas TKK di Kabupaten Bekasi. Karena mereka tidak lagi menambah TKK," kata anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto.
"APBD Kabupaten Bekasi mencapai Rp6,1 triliun dengan capaian PAD sebesar Rp2,6 triliun. Jika dilihat, jumlah TKK lebih besar," lanjut Murfati.
Menurutnya, pembahasan soal over load TKK di wilayahnya mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bekasi. Namun dari hasil pertemuan itu, pihaknya menginginkan agar TKK dapat dikurangi agar tidak membebani APBD.
"Kami akan evaluasi terkait kinerja para TKK karena jumlahnya yang sangat besar (over load) tidak diimbangin dengan efektifitas dan efisiensi kerja," kata politisi Gerindra itu.
Terkait pembahasan lainnya dalam pertemuan itu, Murfati mengaku, hanya fokus pada persoalan TKK.
"Kami hanya fokus dalam penanganan TKK biar bisa kita mengevaluasi kinerja dan penggunaan anggaran daerah," ujar Murfati.
Dalam kunjungan itu, ia didampingi Nicodemus Godjang dari Fraksi PDI Perjuangan. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhamad Nuh. ***