: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023.
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kota Bekasi ini dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, Pj Wali Kota Bekasi serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi ajang intrupsi, termasuk tanggapan terhadap kondisi keuangan daerah.
Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menyampaikan kondisi keuangan daerah hingga tanggal 18 April, bahwa kas daerah masih dalam keadaan aman. Menurutnya, ini memberikan kepastian untuk kelancaran pembiayaan pemerintahan. Meskipun demikian, ia juga mengakui adanya beberapa dana yang belum cair.
Baca Juga: ARH Kangen Sama Kepemimpinan Bang Pepen saat Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2023
Gani menjelaskan bahwa proses pencairan anggaran mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.
"Jadi sepanjang yang sudah memenuhi persyaratan, tentu itu kita bayar. Kalau yang belum memenuhi persyaratan kita suruh mereka melengkapi dulu," ujarnya. Gani menekankan pentingnya mematuhi mekanisme yang telah berjalan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Meskipun anggaran yang disebutkan mencapai triliunan rupiah, Gani menegaskan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan cermat, terutama dalam hal penyaluran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi: Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023
"Itu kita tempuh dengan bagaimana caranya PAD itu masuk," ujarnya kepada , Jumat (19/4/2024).
Untuk diketahui, rapat paripurna dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023, terungkap bahwa anggaran untuk pengamanan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) dan pekerja harian lepas (PHL) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi belum juga terealisasi hingga mendekati hari Raya Idul Fitri. Hal ini mengundang pertanyaan dari anggota dewan terkait penyaluran dan penggunaan anggaran tersebut.
Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring, menyoroti urgensi pencairan dana tersebut mengingat pentingnya program-program tersebut bagi kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut.
Baca Juga: Jelang Konferprov PWI Jaya, Kesit dan Iqbal Sama-Sama Optimistis Terpilih
Pertanyaan yang diajukan oleh Arwis Sembiring juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta urgensi dalam penyaluran anggaran untuk mendukung program-program yang telah direncanakan.
Keterlambatan penyaluran anggaran ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses anggaran publik untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif bagi kepentingan masyarakat. ***