: Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta fokus melaksanakan arahan Penjabat ( Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk mensertifikatkan 4000 bidang tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-fasum) di lima wilayah Ibu Kota pada tahun anggaran 2023.
Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (IT) yang bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diyakini akan dapat mempercepat pencapaian target tersebut.
Hal itu dijelaskan Kepala BPAD DKI Jakarta M Reza Pahlevi kepada wartawan, di kantornya Gedung Teknis Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).
Baca Juga: 2019, Aset DKI Sudah Rampung Disertifikasi
"Sistem IT untuk sertifikasi lahan fasos fasum yang sudah konek dengan Kementerian ATR/ BPN akan mempermudah para pengembang menyerahkan kewajibannya Fasos fasum kepada Wali Kota, kemudian disertifikatkan oleh BPAD, dan kami segera menyerahkan pemanfaatan lahan tersebut kepada para pengguna SKPD dan UKPD," ujar Reza.
Ia menambahkan, sejak awal Januari BPAD bersama Konsultan Jasa Survey Pemataan & Pengukuran Lahan dan Tanah telah mematok 1000 bidang fasos fasum.
" Bapak Pj Gubernur sangat konsen terhadap pengelolaan aset- aset, khususnya fasos fasum yang belum disertifikatkan, sehingga beliau mau hadir langsung ke lokasi pematokan batas-batas bidang fasos fasum yang kita lakukan," katanya.
Baca Juga: Sebelum Diserahkan Ke Pemprov DKI, TP3W Cek Kondisi Fasos Fasum
Reza menambahkan, sejak awal Januari hingga Februari ini sudah 1000 bidang fasos fasum yang dilakukan pematokan/ pemasangan plang.
"Pemanfaatan sistem IT ini membuat kami optimis 4000 bidang lahan fasos fasum bisa disertifikatkan," ucap Reza menegaskan.
Reza menjelaskan pemanfaatan IT tersebut akan mempercepat pencapaian penataan sistem aset agar lebih cepat dan efektif. Sehingga aset- aset fasos fasum itu akan menambah potensi PAD Pemprov DKI.
Baca Juga: Pj Gubernur DKI Pastikan Pelayanan Masyarakat Baik dan Profesional
Kemudian mengurangi beban biaya perawatan yang ditanggung Pemprov DKI karena pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Sekretaris BPAD Ireni Martawijaya menambahkan, pihaknya telah berhasil mensertifikatkan lahan Taman Margasatwa Ragunan seluas 150 hektare dengan nilai zona tanah sebesar Rp4 triliun.
"Mulai 2017 kami memanfaatkan sistem berbasis SIERA, sehingga TMR sekarang sudah disertifikatkan," kata Ireni.
Baca Juga: Pj Gubernur DKI Heru Resmikan Rumah Digital Untuk Disabilitas
Keberhasilan BPAD yang lain, kata Ireni adalah pengelolaan aset Waduk Setu di mana saat ini menjadi destinasi agrowisata yang dikelola pihak ketiga.
" Mereka membayar pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi kepada Kas Daerah secara online, " ucap Ireni lagi.
Sementara itu, Ketua Derap Pembangunan RM Andre Widjojo menambahkan, target 4000 bidang tanah disertifikatkan yang menjadi arahan Pj Gubernur Heru Budi Hartono harus diwujudkan dengan kerja keras dan sinergi bersama seluruh stakeholder.
Baca Juga: Pj Gubernur Optimis Sodetan Kali Ciliwung Dapat Kurangi Risiko Banjir
"Pencatatan dan pengelolaan aset dengan sistem IT ini menjadi keharusan diera digitalisasi ini, dan semua pihak wajib mendukungnya agar pencatatan dan pengelolaan aset di Pemprov DKI lebih tepat, cermat dan dijamin akuntabilitasnya," kata Andre. ***