Oleh : Prof Dr, Djohermansyah Djohan, MA
: Dinasti politik itu penyakit primitif kekuasaan. Kekuasaan yang loba dan tamak (greedy).
<span;>Kekuasaan yang menghalalkan segala cara, dan mencampakkan akal budi.
Kekuasaan yang meludahi etika.
Kekuasaan didistribusikan di kalangan keluarga dan kerabat dekat. Putranya hendak dijadikan petinggi negeri walau menabrak konstitusi.
Anaknya dalam waktu singkat diangkat jadi ketua partai politik tanpa jadi anggota lebih dulu.
Baca Juga: Aneh-Aneh Pilpres
Menantunya yang tak berkarier di pemerintahan ujug-ujug diorbitkan sebagai wali kota.
Perilaku olah kuasanya tampak koruptif.
Aparat negara diinspirasinya agar tak netral, padahal dia pembina pegawai yang harusnya memberi keteladanan.
Bantuan untuk rakyat dipolitisasi dan dipersonalisasi buat keuntungan pasangan kandidat yang didukungnya.
Kritik kampus dari para guru besar dan civitas akademika yang merupakan pemikir negara puluhan tahun disepelekan. Disamakan dengan suara orang banyak.
Baca Juga: Peringatan Etika Presiden Jokowi, Sabdo Pandito Ratu
Fenomena penguasa seperti itu lazimnya terdapat pada sistem pemerintahan monarki, di mana negara adalah saya (l'etat cest mo'i).Tapi tidak pada sistem pemerintahan demokrasi yang susah payah "berdarah-darah" dibangun via reformasi, di mana rakyatlah yang berdaulat, bukan tuanku.
Bila itu terjadi pada sistem pemerintahan demokrasi, maka perilaku itu perlu dikoreksi. Dikembalikan ke koridor demokrasi sejati.
Masyarakat sipil perlu turun tangan mengingatkan. Media massa hendaknya ambil bagian menyuarakan. Lembaga-lembaga politik yang berwenang agar menjalankan fungsi pengawasan.
Namun sekali-kali jangan dengan kekerasan. ***
Baca Juga: Respon Kritik dan Perlawanan BEM KM UGM, Jokowi Ingatkan Etika
Penulis adalah
(Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN)