Oleh Yacob Nauly
: Ilustrasi.Putra Papua dari Fakfak Papua Barat Mohammad Musa'ad dilantik Mendagri Tito Karnavian sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, di Jakarta Jumat (9/12/2022) lalu.
Laki-laki Fakfak Muhammad Musa'ad itu terkenal di Papua. Ini bukan isapan jempol belaka.
Musa'ad sebagai anggota tim asistensi pembahasan RUU otonomi khusus Papua tahun 2001.
Dia juga tercatat pernah sebagai anggota KPU Papua 2003-2005.
Tak sampai di situ. Mohammad Musa'ad 57 tahun itu juga akademisi.
Ia pun seorang birokrat dan telah mengisi sejumlah jabatan di pemerintahan.
Baca Juga: Komitmen Berdayakan Warga Sekitar, Kilang Kasim Gelar Pelatihan K3
Musa'ad seorang pengajar di Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua. Sejak 1994 hingga kini sebagai dosen tetap Fisip Uncen.
Pria ini menjabat Pembantu Dekan (Pudek) 1 Bidang Akademik FISIP Uncen tahun 2002-2003. Bahkan sebagai staf pengajar Program Pasca Sarjana Uncen.
Bukan di Papua saja. Musa'ad pernah sebagai Plt Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda Kemenpora.
Pace (Pria) Fakfak itu juga sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan Olahraga RI tahun 2011-2013.
Juga, Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda. Serta Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI Januari hingga Mei 2013.
Evaluasi Kinerja
Hari ini Ada 10 indikator yang dinilai Mendagri atas kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Mohammad Musa’ad itu.
Evaluasi kinerja Penjabat Gubernur tersebut berdasarkan <span;> ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota.
Sepuluh indikator prioritas atas implementasi arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Yaitu Inflasi, Stunting, BUMD, Layanan Publik<span;>, Pengangguran, Kemiskinan Ekstrem, Kesehatan, Penyerapan Anggaran, Kegiatan Unggulan dan Perizinan.
1. Inflasi
Data BPS menunjukkan di Papua Barat Daya bulan Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,67. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sorong sebesar 4,12 persen dengan IHK sebesar 104,87 dan yang terendah terjadi di Kota Sorong sebesar 1,79 persen dengan IHK sebesar Konsumen (IHK) sebesar 104,67.
2.Stunting
Menurut dia, prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya per 31 Oktober 2023 sebesar 18,8 persen.
Gubernur Musa'ad menjadikan itu motivasi dan dorongan untuk terus berjuang menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional sebesar 14 persen pada 2024.
Gubernur menyebut penyumbang terbesar terhadap tingginya angka stunting di Papua Barat Daya adalah Kota Sorong.
Baca Juga: Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi Minta Anggota Polri Ikuti Perkembangan Zaman
Karena itu, fokus dan lokus penanganan stunting diarahkan ke Kota Sorong.
Seperti daerah kumuh yang ada di Kota Sorong menjadi titik fokus perhatian pemerintahan Muhammad Musa'ad.
3. BUMD
Di Papua Barat Daya justru memiliki sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD milik Papua Barat Daya itu ke depan dipastikan sangat maju.
Pasalnya akan menangani proyek-proyek besar terkait gas dan minyak.
BUMD di maksud adalah PT Malamoi Olom Wobok (MOW), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sorong Papua Barat Daya.
PT Malamoi Olom Wobok (MOW) jalin kerja sama dengan PT Perta Daya Gas terkait sewa-menyewa lahan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua.
Lahan sewa seluas kurang lebih 2.200 meter rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pipa gas kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP 50 MW milik PT Indonesia Power.
Malamoi dan Perta Daya berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sorong, sebagai bentuk dukungan perkembangan daerah.
Dalam waktu dekat akan hadir investor yang akan membangun Smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong Papua Barat.
4. Layanan Publik
Upaya peningkatan pelayanan publik di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Gubernur terus berupaya meningkatkan pelayanan Publik di Papua Barat Daya terkait mengimplementasikan berbagai kebijakan pelayanan publik.
Ini agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PANRB agar setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: Cultural Performances Menyatukan Antara Budaya India dan Indonesia di Kota Solo
Untuk itu pekan lalu ada kegiatan sosialisasi dan asistensi ini diikuti oleh 13 kabupaten dan kota dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan konsultasi terkait evaluasi pelayanan publik.
Itu terkait penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik, pengelolaan pengaduan melalui LAPOR!, serta pembinaan inovasi pelayanan publik.
5. Pengangguran
Penduduk yang bekerja sebanyak 295.276 orang. Lapangan pekerjaan yang memiliki persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (33,33 persen). Sementara sektor yang memiliki persentase terkecil yaitu Sektor Real Estate (0,00 persen).
Sebanyak 159.463 orang (58,55 persen) bekerja pada kegiatan informal. Persentase setengah penganggur turun sebesar 14,10 persen.
Artinya upaya Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad dan jajarannya terpantau.
Terutama dalam upaya menurunkan pengangguran di Papua Barat Daya.
6. Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di bawah komando Gubernur Mohammad Musa'ad mengalokasikan dana Rp40 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Provinsi ini.
Itu anggaran dari provinsi sebesar Rp40 miliar. Akan ditambah dengan dana APBD pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya.
kata Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Minggu.
Baca Juga: Bank Jatim Bantu Peralatan Kemasan Produk untuk UMKM
Warga Papua bahkan Indonesia tahu bahwa kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya masih tinggi.
Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya yang pada 2021 sebesar 9,05 persen sudah turun menjadi 7,37 persen pada 2022.
Bagian wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Sorong.
Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sorong turun dari 14,86 persen pada 2021 menjadi 12,09 persen pada 2022.
Untuk Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, menurut data Pemda Papua Barat Daya, angka kemiskinan ekstremnya tergolong tinggi di provinsi ini.
Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tambrauw tercatat 22,40 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 3.140 orang.
Sementara angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maybrat mencapai 22,89 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebanyak 9.520 jiwa.
Berdasarkan hasil analisis bahwa kondisi ketergantungan satu sama lain antar keluarga itulah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem.
Hasil evaluasi Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan keberhasilan.
Terbukti, di Kabupaten Sorong, angka kemiskinan ekstrem turun dari 14,86 persen pada 2021 menjadi 12,09 persen pada 2022.
Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, angka kemiskinan ekstremnya tergolong tinggi di wilayah Papua Barat Daya.
Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tambrauw tercatat 22,40 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 3.140 orang.
Sementara angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maybrat mencapai 22,89 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebanyak 9.520 jiwa.
Berdasarkan hasil analisis, kondisi ketergantungan satu sama lain antar keluarga itulah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem.
Di aspek lainnya, banyak penduduk usia lanjut yang sudah tidak punya sumber pendapatan. Maka bergantung kepada anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Jadi, ketika anak sudah menikah dan tinggal di satu rumah, di situ juga orang tua suami istri pun ikut tinggal bersama, atau jika memungkinkan paman pun tinggal bersama di situ.
Dalam kondisi yang demikian terpantau apabila pendapatan keluarga hanya bersumber dari satu orang.
Maka agak sulit apabila pendapatan hanya sekitar Rp2.500.000 per bulan.
Baca Juga: Peparnas 2024 Digelar Oktober, Menpora Pastikan Kesiapan Solo Sebagai Tuan Rumah
Tentu dana tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang terkadang jumlahnya tujuh orang.
Hal itu membuat Gubernur Musa'ad mengadakan program perlindungam hari tua di Papua Barat Daya.
Setiap orang tua berusia 65 tahun ke atas pemerintah memberikan tunjangan hari tua sebesar Rp250.000 per bulan.
Gubernur Musa'ad merancang program-program yang terintegrasi dan konvergen untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Konvergensi itu penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi.
Yakni mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.
7. Kesehatan
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat di 5 kabupaten dan 1 kota.
Ini dilakukan secara adil dan merata, pelayanan dasar dimaksud berupa pelayanan kesehatan yang paripurna dari rumah sakit yang memadai.
Terutama Faskes yang mudah terjangkau masyarakat termasuk di pelosok.
Ini terkait peningkatan status dan pengembangan 4 rumah sakit di Papua Barat Daya yang masih kelas atau type C.
Empat (4) rumah sakit type C saat ini tersedia di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.
Untuk RSUD John Piet Wanane di Kabupaten Sorong sedang berupaya untuk berubah status ke type B.
Tiga (3) rumah sakit lainnya akan diupayakan peningkatan status dan pengembangan pelayanan.
Termasuk menghadirkan dokter spesialis jantung dan pelayanan hemodialisa (cuci darah) maupun jenis pelayanan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah.
Baca Juga: Relawan Jakpus Siap Menangkan Sudirman Said Sebagai Pemimpin Perubahan Alternatif di Jakarta
Ke depan rumah sakit John Piet Wanane, rumah sakit Sele be Solu, rumah sakit Scholoo Keyen dan rumah sakit Waisai Raja Ampat didorong.
"Masyarakat kita mendapat pelayanan kesehatan semakin lebih baik" kata Mohammad Musa'ad.
Terkait faktor pendukungnya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berkonsentrasi membangun fasilitas pendidikan vokasi non guru guna menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik.
8. Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran dari berbagai aspek Pajak terkait UMKM dianggap lengkap terpapar di laporan penyerapan anggaran.
BELANJA APBN
Dari sisi belanja, sampai dengan 31 Januari 2024 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan oleh KPPN Sorong adalah sebesar Rp 521,49 miliar.
Atau sebesar 4,58 persen dari total anggaran Rp 11.395,67 miliar.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya realisasi Belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya mengalami kenaikan sebesar Rp 62,39 miliar atau 13,59 persen.
Realisasi per Desember tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 102,87 miliar atau 3,51 persen dari anggaran Rp 2.927,97 miliar dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 418,62 miliar atau 4,94 persen dari anggaran sebesar Rp 8.467,70 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 71,89 miliar; belanja barang sebesar Rp 29,72 miliar; belanja modal sebesar Rp 0,50 miliar; dan belanja bansos sebesar Rp 0,76 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 77,93 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 24,94 miliar atau 32,01 persen.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah pada bulan Januari 2024 terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 31,75 miliar, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 313,36 miliar, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 0,00 miliar, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 73,52 miliar, realisasi Dana Otsus sebesar Rp 0,00 miliar, realisasi Dana Desa sebesar Rp 0,00 miliar, realisasi Insentif fiskal sebesar Rp 0,00 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 381,18 miliar, Transfer ke Daerah s.d.Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 37,44 miliar atau 9,82 persen yoy.
Baca Juga: Kolaborasi Baznas Bersama Yayasan Humaniora Luncurkan Sedekah Barang
Diharapkan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Papua Barat Daya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat.
9.Kegiatan Unggulan
Sebagai Provinsi baru di Indonesia Papua Barat Daya punya 5 program unggulan Pembangunan.
1. Program Prodikter
Program Prodikter atau Program Dukungan Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis.
Pemerintah provinsi Papua Barat Daya akan menciptakan Dokter spesialis untuk ditempatkan di Papua Barat Daya.
2. Program Bis Games
Program Bis Games atau program beasiswa generasi emas ke depan.
Pemda Provinsi Papua Barat Daya fokus membantu studi mahasiswa anak-anak Asli Papua, melalui bantuan studi.
3. Program Berdaya Emas
Melalui program Berdaya Ekomas atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemprov membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Serta mengatasi tingkat kemiskinan ekstrim di Papua Barat Daya.