: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bersama Bank Jatim dan BNI meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Upaya itu dilakukan untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah.
Prosesi launching KKPD ini dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, di Pendopo Panjalu Kabupaten Kediri, Rabu (25/10/2023) sore.
Dalam sambutannya, Zulhelfi sangat bersyukur karena kerja sama yang terus dijalin oleh Bank Jatim dengan Pemkab Kediri selama ini terus membuahkan hasil. Terutama dalam hal dunia keuangan pemerintah yang sedang berkembang.
Baca Juga: Jenderal Dudung Abdurachman Pamitan Jelang Akhir Masa Jabatannya Sebagai Kasad
"Peluncuran KKPD Kabupaten Kediri ini dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas alat pembayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Zulhelfi menjelaskan bahwa KKPD hasil kolaborasi antara Bank Jatim dengan BNI tersebut digunakan sebagai kartu kredit untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.
Penggunaan KKPD di Kabupaten Kediri ini dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan satuan kerja, meningkatkan keamanan, mengurangi potensi fraud, dan meminimalisir penggunaan uang tunai.
”Kami berharap bisa terus bersinergi dan berkomitmen dalam memberikan support untuk berbagai program kerja yang dilakukan oleh Pemkab Kediri selaku shareholders," ujarnya.
Bank Jatim sendiri ingin selalu menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemkab Kediri, dan pelayanannya dapat terus bermanfaat bagi nasabah, khususnya masyarakat Kediri.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan bahwa keberadaan KKPD di wilayahnya sangat berkesinambungan dengan semangat Pemkab untuk melakukan transaksi non tunai.
Baca Juga: GNA Group Raih Penghargaan The Emerging Mid Scale Housing Developer di PIA 2023
"Besar harapan kami dengan adanya KKPD dapat mengoptimalisasi peningkatan PAD yang mungkin tadinya tidak terdeteksi jadi bisa terdeteksi," ujarnya.
KKPD juga diyakini dapat mempermudah transaksi Pemkab dan sekaligus bisa mempercepat perputaran ekonomi.***