: Untuk pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2024-2025 serta mendorong pertukaran informasi elektronik di pelabuhan dan meningkatkan efisiensi transportasi laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) menyelenggarakan Workshop on The Maritime Single Window di Semarang, Selasa (31/10/2023).
Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla Capt Antoni Arif Priadi mengatakan, sebagai bangsa maritim yang besar, distribusi logistik melalui moda transportasi laut merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Kelancaran arus logistik dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain membuat roda perekonomian terus berputar dan tumbuh. Bahkan dapat menekan disparitas harga hingga 12,18 persen pada tahun 2022. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan efisiensi di pelabuhan, Indonesia telah mengaplikasikan Maritime Single Window (Inaportnet) sejak 2016.
“Pada tahun 2023 ini, pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan melakukan digitalisasi untuk mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan kinerja pelabuhan serta daya saing dengan menerapkan Maritime Single Window (Inaportnet) di 260 pelabuhan di tahun 2023 yang nantinya akan membuat seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi penuh dengan Maritime Single Window melalui Inaportnet,” ungkap Antoni.
Baca Juga: Sekjen IMO Arsenio Antonio Dominguez Velasco Dukung Kegiatan Regional Maporlex
Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan komite fasilitasi IMO yang mengadopsi amandemen Facilitation (FAL) Convention dimana pertukaran data tunggal di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia adalah sebuah keharusan, menandai langkah signifikan dalam percepatan digitalisasi di bidang pelayaran.
Amandemen yang diadopsi berdasarkan resolusi FAL.14(46) pada 13 Mei 2022 mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Amandemen tersebut, ungkap Capt. Antoni, mewajibkan pemerintah untuk membangun, memelihara dan menggunakan sistem satu jendela (single window) untuk pertukaran informasi elektronik yang diperlukan pada saat kedatangan, berlabuh dan keberangkatan kapal di pelabuhan.
Tak hanya itu, pemerintah harus menggabungkan atau mengkoordinasikan transmisi data secara elektronik untuk memastikan bahwa informasi disampaikan atau diberikan hanya satu kali dan digunakan kembali semaksimal mungkin.
Baca Juga: Penandatanganan Dokumen Latihan Tiga Negara Pantai Disaksikan Sekjen IMO
“Sebagai anggota IMO yang aktif, sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengaplikasikan IMO FAL Convention. Saat ini, Indonesia kembali mencalonkan sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode Tahun 2024-2025 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia,” tuturnya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Hendri Ginting menuturkan, proses pemilihan negara anggota dewan periode selanjutnya akan dilaksanakan dalam Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November-6 Desember 2023. “Keanggotaan sebagai Anggota Dewan IMO akan memperkuat visi Pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional” tegasnya.
Workshop yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober – 2 November 2023 ini dihadiri oleh 13 peserta yang merupakan pejabat senior dari 11 negara, yaitu Bangladesh, Belize, Comoros, Fiji, Mozambique, Myanmar, Seychelles, Suriname, Timor Leste, Tunisia, dan Vietnam. Sekaligus workshop ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk membantu negara-negara sahabat yang memerlukan pengetahuan dan implementasi Maritime Single Window.
Baca Juga: Indonesia Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C 2023-2024
Capt Hendri menambahkan, pelaksanaan Workshop on The Maritime Single Window tahun ini adalah salah satu bentuk kampanye Indonesia agar kembali terpilih sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode Tahun 2024-2025.
Workshop menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, World Bank, KBRI London, Lembaga Nasional Single Window (LNSW) serta dihadiri pula oleh para pemangku kepentingan lainnya seperti Kemenko Maritim dan Investasi, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan DPP Indonesian Shipping Agency Association (ISAA) dan PT. Pelindo (Persero) Regional 3 untuk melihat implementasi pelaksanaan Inaportnet sebagai bentuk Maritime Single Window di Indonesia