: Populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai 9,8 miliar jiwa pada tahun 2050, memerlukan tambahan 200 juta ton produksi minyak nabati. Minyak sawit merupakan cara yang berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi permintaan minyak nabati yang terus meningkat.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan Berbagai secara virtual dalam The 19th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2024 Price Outlook, Kamis (2/11/2023), dirilis di laman resmi Kemenko Ekonomi.
“Kelapa sawit juga mendukung penyediaan bahan bakar transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Indonesia telah mengembangkan SAF yang dikenal dengan BioAvtur 2.4% atau J2.4,” ungkapnya.
Baca Juga: Wamenaker Sebut Kemnaker Jadi Pilot Project Satu Data Indonesia
Menurut Airlangga, untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, Indonesia telah melakukan penanaman kembali seluas 200.000 hektar sejak 2007. Khusus tahun ini, seluas 180.000 hektar sedang dilakukan penanaman kembali dengan anggaran sebesar USD386 juta.
Di tingkat global, inisiatif Uni Eropa melalui kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia, akan memberikan dampak langsung pada komoditas utama Indonesia yakni kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu.
Terlepas dari kekhawatiran tersebut, pemerintah siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati, dengan cara yang inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif.
Baca Juga: Koarmada III Terima 2 Kapal Tunda
"Sangat penting bagi Uni Eropa untuk mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara-negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni Eropa,” ujar Menko Airlangga.
The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) juga telah menjalin komunikasi intensif dengan komisi Uni Eropa untuk mengatasi tekanan tersebut dan telah menghasilkan enam tim kerja.
Termasuk, inklusivitas petani kecil, skema sertifikasi yang relevan, ketertelusuran, data ilmiah mengenai deforestasi dan degradasi hutan, serta perlindungan data privasi.
Baca Juga: Menaker Buka Pelatihan DUDI Batik Cap dan Pelatihan Peningkatan Produktivitas di IKN
Pemerintah juga telah mengembangkan clearing house untuk memastikan seluruh komoditas perkebunan yang akan diekspor dapat ditelusuri untuk menjamin pasar global bahwa produk-produk tersebut dihasilkan dari perkebunan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa pengembangan kelapa sawit berkelanjutan turut didorong melalui Indonesia Sustainable Palm Oil Plantation Certification System (ISPO).