: Kemampuan dan eksistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB haruslah diperkuat dari aspek ketyersediaan sumberdaya manusianya (SDM). Hal ini menjadi striger yang sangat strategis dalam upaya dan ikhtiar bersama dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun depan.
“UPT BLUD ini juga dinilai berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Tiga BLUD yang kita bangun itu diantaranya, UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat dan UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Dompu dan Bima,” demikian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim,ST.,M.si penjelasannya di Mataram, Rabu (27/12/2023).
Pejabat yang sedari awal konsesn terhadap pengembangan sektor kelautan perikanan di Provinsi NTB ini menilai, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di NTB sangat untuk mendukung penerimaan PAD NTB.
Baca Juga: Senator Dapil NTB ini Peduli Potensi Perikanan NTB
Muslim meyakini, jika dikelola secara terstruktur dan maksimal potensi PAD dari sector bahari ini akan menjadi andalan Pemprov NTB dalam mendulang pundi-pundi penerimaan ataupun daerah.
“Selama ini kan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di NTB tidak melibatkan pemerintah daerah provinsi, sehingga potensi pendapatan daerah menjadi hilang,” analisa Muslim.
Muslim memberi contoh, di kawasan perairang Sekotong, Lombok Barat. Disana terdapat lokasi bersandarnya kapal-kapal kapal yacht. Namun sayangnya, keberadaan kapal-kapal asing ini tidak memberikan kontribusi terhadap daerah. Demikian juga dengan potensi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah ini oleh pemilik yacht.
Baca Juga: Konservasi Teluk Bima, DKP NTB Minta Master Plan Teluk Bima Ditetapkan Pemkab dan Pemkot
Demikian juga, lanjut Muslim, adanya pihak dari luar yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan orang luar di wilayah Sekotong. Namun lagi-lagi, tidak ada koordinasi dengan Pemprov NTB, sehingga potensi PAD-nya menjadi loss.
”Kita akui pihak-pihak ini melakukan hal-hal yang positif, penelitian, berwisata, tapi karena kawasan sampai 12 mil laut itu adalah tanggung jawab provinsi, harusnya mereka juga berkoordinasi dengan provinsi,” jelas Muslim.
Terbentuknya BLUD ini menurut Muslim, memberi penekanan, bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang laut oleh siapapun. Harus berkoodinasi dengan UPT di masing-masing wilayah.
Baca Juga: NTB Potensi Jadi Desa Perikanan Berkelanjutan
Muslim menyebut data, saat ini luas wilayah konservasi yang ada di perairan NTB mencapai 341.000 hektar, terbagi 14 kawasan konservasi. 9 kawasan diantaranya sudah ditetapkan pengelolaannya pemerintah provinsi. Lima kawasan lainnya tengah berproses.
“Dengan optimalisasi pengelolaan kawasan kelautan perikanan oleh ketiga BLUD ini, setidaknya setahun BLUD ini bisa menghasilkan PAD Rp3 miliar. Dengan catatan, pemerintah provinsi bisa berinvestasi dengan membangun infrastruktur dan fasilitas penunjang bagi pengguna jasa dan kepastian regulasi,” ujar Muslim.
Infrastruktur dimaksud Muslim yakni dengan membangun fasilitas yang memadai seperti WC, tempat bilas, dan membenahi infrastruktur-infrastruktur pendukung.