: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Robi Nurhadi menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng merupakan respons cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak kemasan yang dilepaskan pada keekonomian pasar.
Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Unas ini menilai kebijakan ini paling tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok belakangan ini. “Kan lebih mudah, karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” kata Robi dalam keterangan, Rabu (14/4/2023), dikutip dari Tim Rajasa AH.
Menurut Robi, kebijakan ini juga menunjukkan respons cepat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto melihat tingginya harga minyak goreng kemasan. Di lain pihak, kementerian terkait lainya masih belum mampu mengendalikan harga minyak goreng di pasaran.
Baca Juga: PT KAI Daop 6 Yogyakarta Perkirakan Puncak Arus Mudik Terjadi Tanggal 29 April
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto saat mengumumkan BLT Minyak Goreng menegaskan, BLT Migor rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.
Kebijakan ini diberikan selama tiga bulan, mulai April 2022. Besaran tiap bulannya Rp100 ribu yang dibayar di awal pada April.
Jadi, penerima BLT langsung mendapatkan Rp300 ribu pada April. Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.
Baca Juga: Baznas Komitmen Bantu Pendidikan Anak Yatim Untuk Mencapai Cita-Citanya
Menurut Robi, BLT menjadi kebijakan paling tepat saat ini karena sifatnya yang sangat fleksibel dan cair penggunaannya. Selain itu, distribusi BLT lebih mudah dibanding bantuan lain, seperti bantuan sosial sembako.
Bahkan, berdasarkan pengalaman di Indonesia, bansos justru menyeret salah satu menteri ke penjara akibat kasus korupsi.
Robi menjelaskan kemudahan BLT inilah yang membuat kebijakan serupa ini juga banyak diadopsi bukan hanya di Indonesia dan Asia, tetapi juga di Amerika, Afrika, maupun Eropa.
"BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” kata Robi.
Baca Juga: Presiden Resmikan Jalur Alternatif Baru, Jalan Lingkar Brebes-Tegal
Ia mengatakan, BLT umumnya diberikan bila ada kejadian yang membuat masyarakat mengalami ketidakmampuan yang tiba-tiba di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.