: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, untuk mewujudkan ekonomi hijau, berbagai alternatif mekanisme pendanaan menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar.
Hal ini disampaikan Menko Airlangga dalam webinar bertajuk “Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon” yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Senin (20/6/2022).
“Ini dilakukan agar pendanaan tidak terbatas hanya dari APBN, misalnya melalui Green Sukuk," kata Airlangga.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ulang Tahun, Ini Doa Gibran
"Tetapi juga dari berbagai instrumen alternatif seperti blended finance, dan menampung dana dari swasta untuk pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim," ujarnya.
Menurut Airlangga, pemerintah terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan beberapa lembaga internasional berupa program Energi Baru Terbarukan.
Adapun pembiayaannya dibantu lembaga donor seperti Development Finance Institution dan Export Credit Agency.
Baca Juga: Tumpengan HUT Ke-61, Jokowi Sanjung Mega Setinggi Langit: Cantik Sekali..
Airlangga menjelaskan penerapan ekonomi hijau di Indonesia juga didorong dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021-2025 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan ,(OJK).
Selain itu, adanya Taksonomi Hijau Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau sebagai acuan nasional.
Pajak Karbon
Lebih jauh Airlangga menjelaskan pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.
Baca Juga: Kemlu Fasilitasi Pengembalian Aset Milik Sri Sultan HB II Yang Ada Di Inggris
“Pajak karbon diterapkan sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan,” kata Menko Airlangga.