: BPJS Ketenagakerjaan Gresik memanfaatkan momen Customer Gathering, untuk mengkampanyekan budaya Anti Korupsi. Kegiatan yang digelar secara hybrid dengan zoom dan luring ini menghadirkan narasumber Asesor Kompetensi LSP KPK RI, Badrul S Sos MM.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik, M Imam Saputra, kegiatan kampanye Anti Korupsi ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik dalam mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi.
“Ini salah satu program kami untuk mengkampanyekan gerakan Anti Korupsi terutama kepada seluruh karyawan dan juga para stake holder perusahaaan di lingkungan kantor kami,” ujarnya.
Baca Juga: Hakordia, BPJAMSOSTEK Gresik Ajak Peserta Dukung Anti Korupsi
Kegiatan kampanye Anti Korupsi yang dikemas dalam kegiatan Customer Gathering itu digelar di Batu, pada Jum’at (19/8/2022) lalu. Hadir secara daring dan luring, puluhan karyawan/karyawati BPJS Ketenagakerjaan Gresik dan kalangan stake holder dan rekanan, secara luring.
Menurut Imam Saputra, sebagai badan layanan publik yang dipercaya negara mengelola jaminan sosial, institusinya juga rentan berkorupsi karena berhubungan secara langsung dengan masyarakat.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki visi untuk memberikan layanan ke masyarakat dengan tata kelola yang baik. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, dia berharap setidaknya masyarakat ikut berperan aktif untuk menjaga agar BPJAMSOSTEK terhindar dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Baca Juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Casablanca - Nuha Bahrin dan Naufal Azrin
Untuk menciptakan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan yang bersih dari KKN, pihaknya mengaku membutuhkan sinergi yang baik dari berbagai pihak. Karena itulah, jajarannya melibatkan seluruh peserta dan stakeholder BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan Anti Korupsi seperti ini.
Sementara, kegiatan ini disambut antusias para peserta. Salah satu perwakilan peserta bahkan berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan sehingga mereka juga ikut termotivasi untuk mencegah terjadinya praktek KKN di perusahaan dan lingkungan sekitarnya. ***