unescoworldheritagesites.com

Presiden Jokowi Nilai Kejaksaan RI Kian Tunjukkan Taring Berantas Korupsi Kakap - News

 : Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Kejaksaan RI yang dinilainya dapat menunjukkan taringnya menggulung atau bongkar kasus megakorupsi atau korupsi kelas kakap.

“Saya lihat di Kejaksaan menunjukkan taringnya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menyangkut angka Rp17 triliun, Rp23 triliun, dan Rp78 triliun. Semua kasus-kasus korupsi ini diproses oleh Kejaksaan RI,” demikian Presiden Jokowi.

Meski demikian, penegakan hukum di Indonesia disebutkannya masih banyak yang perlu diperbaiki. “Secara sistem dari tahun ke tahun ada perbaikan yang signifikan. Saya kira tidak hanya Kejaksaan RI, Kepolisian juga semakin membaik, tetapi semua harus terus menerus ditingkatkan,” ujar Presiden RI Joko Widodo saat diwawancara salah satu stasiun teve swasta, Rabu (17/8/2022).

Baca Juga: KPK Dukung Jaksa Agung Tuntut Terdakwa Korupsi Kakap Pidana Mati

Presiden dua periode itu kemudian menyampaikan bahwa harus terus bekerja keras dan bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan hukum. “Amanah Pak Presiden itu dijadikan motivasi oleh Kejaksaan RI untuk berkinerja lebih baik dan lebih baik lagi,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Dr Ketut Sumedana, dalam siaran persnya, Kamis (18/8/2022).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden RI Joko Widodo selama ini.

Berdasarkan catatan sejak Jampidsus dipangku Alimukartono pemberantasan korupsi begitu menggeliat. Bahkan semakin bertambah giat lagi sejak Jampidsus dipegang Febrie Ardiansyah  dan Supardi selaku Direktur Penyidikan Pidsus.  Sejumlah kasus megakorupsi berhasil dibongkar dan digulung.

Baca Juga: Ketua KATAR Laporkan Dugaan Korupsi Kakap Pendirian Menara Mikrosel Ke KPK

Sebutlah  kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda hingga yang terbaru kasus dugaan penyalahgunaan alih fungsi lahan yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp78 triliun.  

Tidak itu saja, juga kasus dugaan mafia atau korupsi minyak goring, impor baja, garam dan masih banyak lagi lainnya yang menyangkut kepentingan warga masyarakat. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat