: Legislator Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin buka kartu agar Usaha Mikro Kecil Menengah naik kelas.
Hal ini merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM yang mencatat sebanyak 96 persen UMKM di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan informal.
Baca Juga: Puteri Komarudin Dorong Bappenas Tekan Kemiskinan Ekstrem: Ingatkan Dapilnya Perlu Perhatian Serius
Karenanya untuk mendorong UMKM bisa naik kelas, Puteri Komarudin menilai diperlukan dukungan dari sisi legalitas, pembiayaan, dan digitalisasi.
"Karena masih banyak yang informal dan tidak punya legalitas, UMKM semakin sulit untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. Seperti untuk memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akibatnya, sekitar 30 juta pelaku ultra mikro masih belum terjangkau akses perbankan. Bahkan, 5 juta diantaranya terjebak pada rentenir ilegal atau dikenal sebagai bank emok ilegal di Jawa Barat,”ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kota Bogor.
Baca Juga: Lirik Lagu Bagimu Negeri Ciptaan Kusbini
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini mengaku perlu adanya sosialisasi untuk memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekarang prosesnya semakin mudah.
“Masih banyak yang belum tahu. Padahal perizinan kini sudah terintegrasi lewat sistem Online Single Submission (OSS). Jadi bisa lebih cepat dan mudah. Apalagi sejak disahkannya UU Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM dari sisi perizinan. Tujuannya agar semakin banyak UMKM punya legalitas. Karena ini penting untuk pengajuan kredit atau program pemberdayaan lain,”urai tegas Putkom, sapaan akrab Srikandi Milenial Beringin ini.
Puteri juga mengajak pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit perbankan yang disediakan pemerintah, seperti KUR.
“Ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM. Karena syaratnya yang mudah, bahkan kini bisa tanpa agunan dengan limit mencapai Rp100 Juta. Terlebih, selama pandemi ini pemerintah juga memberikan subsidi bunga sehingga membantu mengurangi beban pelaku UMKM untuk membayar cicilan kredit. Ini tentu mengubah persepsi atas skema pinjaman perbankan yang selama ini dikenal ribet, banyak syaratnya, atau harus ada jaminan,” jelas Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Puteri mengungkapkan bahwa program KUR ini telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Kontribusinya sekitar 2,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja hingga 12,6 juta pekerja. Tak hanya itu, 39 persen penerima KUR juga berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi,” tutur Puteri.
Baca Juga: Putkom Sosialisasikan QRIS UMKM Se-Purwakarta, Targetkan 100 Persen Pelaku Usaha Terdigitalisasi
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas digital bagi pelaku UMKM.
"Ini karena digitalisasi UMKM memberikan banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk, mempermudah transaksi, dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, serta memperluas akses pasar,” tutup putri sulung Ade Komarudin (Ketua DPR RI ke 17) ini. ***