: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Deklarasi Bersama Para Pemimpin G20 Bali atau G20 Bali Leaders’ Declaration memiliki makna sangat strategis dalam akselerasi pemulihan ekonomi dunia.
Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam acara 5th DataGovAI Websummit 2022, Peluncuran Buku berjudul 'Future, Benefit, Singularity & Governance of Technology', dan Anugerah Apresiasi e-Award 2022 secara virtual, Selasa (22/11/2022).
Menurut Airlangga, deklarasi tersebut merupakan sukses penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali dengan Presidensi Indonesia di tengah kondisi perekonomian global dan geopolitik saat ini yang penuh tantangan.
Baca Juga: PLN Bantu Sertifikasi Halal 10 UMKM Makanan dan Minuman di Pacitan
“Upaya Presidensi G20 Indonesia untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam mendukung transformasi digital, sejalan dengan fokus Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 mendatang,” ujar Menko Perekonomian di laman resmi Kemenko Ekonomi.
Menko Airlangga menjelaskan, saat ini, 40% pangsa pasar ekonomi digital ASEAN berada di Indonesia. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diprediksi mampu mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025, dan akan terus naik hingga 360 miliar dolar AS di 2030.
Potensi tersebut, kata Airlangga, harus didukung dengan penguatan sejumlah aspek fundamental seperti Infrastruktur, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak Gelar FGD Terkait Perlindungan Bagi Pelaku Usaha
"Pembangunan infrastruktur pada Lapisan Backbone (Jaringan Palapa Ring); Lapisan Middle-mile (Satelit Satria dan Satelit Low Earth Orbit), dan Lapisan Last-mile (Base Transceiver Station/BTS) juga harus kita percepat serta kita tingkatkan utilisasinya,” papar Menko Airlangga.
Dengan penerapan teknologi digital ini diharapkan akan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga telah bangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi digital (TIK), guna memberikan layanan publik lebih efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya.
Baca Juga: Ditjen Hubud Ingatkan ASN Bahaya Narkoba, Lakukan P4GN
Meski demikian, terdapat risiko keamanan siber (cyber security) yang harus tetap diwaspadai.
“Oleh sebab itu, pada KTT G20, Presiden menekankan pentingnya memberikan jaminan keamanan digital dan perlindungan privasi guna membangun kepercayaan di sektor digital," kata Airlangga.