: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah telah mencabut 2.078 konsesi, baik konsesi hutan maupun tambang dan memberikannya kepada yang memiliki kemampuan.
Penegasan itu disampaikan Presiden ketika menghadiri Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (21/12/2022), yang disiarkan di Chanel YouTube Sekretariat Presiden.
"Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif pada ekonomi kita," ujarnya.
Baca Juga: Konsisten ke Hilirisasi, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023
Menurut Kepala Negara, ada di antara lahan konsesi dibangun gedung, tetapi dibiarkan menganggur, bahkan disewakan juga tidak, dipakai juga tidak. "Hal-hal seperti ini harus kita hentikan, berhenti," ujarnya.
"Dibelikan peralatan, tidak dioperasionalkan, ditumpuk di gudang. Banyak itu. Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN, banyak sekali.
Dipikir saya enggak tahu. Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif, hal-hal, dimulai dari hal-hal seperti ini.
Baca Juga: Sejarah Hari Ibu 22 Desember
Atau, membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan, juga banyak pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini," ungkap Presiden.
Lebih jauh Presiden menjelaskan, kemampuan domestik harus terus digarap.
Dan, salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa terlalu banyak aset-aset negara dibiarkan menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif.
Kementerian-kementerian memberikan izin kepada swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Rotary Club Solo Beri Kontribusi Pengentasan Stunting Anak
"Diberi izin konsesi, 20 tahun dibiarkan, enggak diapa-apain, 15 tahun enggak diapa-apain, 10 tahun enggak diapa-apain," ungkapnya.