: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mempertanyakan kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah yang diantaranya adalah jutaan honorer yang telah mengabdi hingga 15 tahun.
Seperti diketahui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 mencapai hingga Rp816,2 Triliun, atau lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya Rp785,7 Triliun.
Sebagai bagian dari TKD, Dana Alokasi Umum tercatat terealisasi 100 persen atau setara Rp378 Triliun.
“Seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen, bahwa alokasi DAU tahun kemarin juga dialokasikan untukm pengangkatan PPPK yang menjadi bagian dari pemenuhan Belanja Wajib minimal 25 persen. Untuk itu, kami ingin mengetahui seperti apa realisasinya. Berapa persen juga daerah yang sudah menjalankan mandat ini,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen DJPK Kementerian Keuangan di Gedung Perlemen, Senayan, Jakarta.
Srikandi Milenial Beringin di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini mengungkapkan bahwa selama ini sering menerima keluhan dari guru honorer maupun tenagah baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang mempertanyakan kejelasan akan status pengangkatannya.
“Padahal, mereka sangat menunggu kepastian dan berharap banyak agar bisa mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK. Artinya, nasib dan kesejahteraan mereka ini juga sangat ditentukan dari segi anggaran yang dimandatkan kepada pemerintah melalui DAU
ini,” ungkap Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Tak hanya itu, Puteri juga mempertanyakan terkait kebijakan penggunaan DAU untuk pengangkatan PPPK tahun ini.
Keluhan dan aspirasi para tenaga honorer yang sudah mengabdi selama 10 hingga 15 tahun namun belum mendapatkan keberpihakan dari alokasi DAU untuk mendukung pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah (AG Sofyan)
“Terlebih, pemerintah juga menyebut rencananya honorer ini akan dihapuskan menjadi pegawai ASN PPPK. Lalu, bagaimana nasib mereka yang tidak lolos seleksi. Padahal banyak sekali honorer yang sudah mengabdi 10 hingga 15 tahun. Lantas, seberapa besar dampak dari penggunaan alokasi DAU untuk pengangkatan honorer ini terhadap kinerja keuangan daerah,” cecar anak sulung Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini.
Aspirasi Kepala Desa
Lebih lanjut, Puteri juga menyampaikan aspirasi Kepala Desa (Kades,) yang mempertanyakan realisasi penggunaan 3 persen Dana Desa untuk operasional Kepala Desa yang juga sudah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Selain hal tersebut, persoalan terkait kesejahteraan perangkat desa yang juga harus diperhatikan DJPK dalam merumuskan kebijakan Dana Desa. Karena mereka lah yang juga mendukung kelancaran pemerintahan desa dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” beber Puteri.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berpesan kepada DJPK untuk senantiasa mengawal perencanaan dan penganggaran di daerah supaya selaras dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan daerah.
Baca Juga: Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan Ndarboy Genk
“Apalagi, hal ini juga diperkuat dengan hadirnya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang salah satu tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan kualitas
belanja daerah,” pungkas Puteri. ***