: Kasus Korupsi Izin Tambang Eks Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman yang diduga merugikan negara Rp 2,7 triliun menyeret nama Mantan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah memanggil Amran Sulaiman sebagai saksi pada November 2021 terkait kepemilikan tambang nikel namun hingga kini belum ada tindaklanjut penuntasan kasus tersebut.
Menurut Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, Penyidik KPK tentu mempunyai alasan untuk memintai keterangan Arman Sulaiman karena ada keterkaitan dengan kasus yg ditangani penyidik KPK dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya.
"Yang bersangkutan bisa saja kembali dimintai keterangan untuk pengembangan kasus, " Kata Yudi yang juga Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK dalam perbincangan dengan Radio Elshinta, Minggu (24/4/2022).
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri, RPH CV Puput Bersaudara Gelar Santunan Anak Yatim
Baca Juga: Kartini Milenial, Letda Ida Ayu Damayanti, Teknisi Pesawat F-16 Wanita Pertama
Yudi menambahkan, dalam kasus ini KPK harus tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus apalagi saat ini KPK sedang menjadi sorotan masyarakat karena adanya sejumlah masalah internal yang terjadi di KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan bekas Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin tambang di wilayahnya.
Aswad diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan izin pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
Sebelumnya Penyidik KPK juga sudah memeriksa empat bos perusahaan swasta. Mereka yakni, Direktur PT Sinar Jaya Ultra Utama, Herry Asiku, Direktur PT Cinta Jaya, Yunan Yunus Kadir, Direktur Utama PT KMS 27, Tri Wicaksono alias Soni, serta Direktur PT Mahesa Optima Mineral, Romi Rere.***