: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk memposisikan diri sebagai aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas dan berhati nurani.
“Saya tegaskan, penanganan korupsi di daerah jangan bikin gaduh, jangan ada kepentingan apapun kecuali kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang tuntas dan berhasil ketika kita mampu mengembalikan keuangan negara secara maksimal dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata ST Burhanuddin melantik, memimpin sumpah dan serahterima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (22/8/2022).
Jaksa Agung menaruh perhatian khusus terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah agar capaian kinerja tindak pidana korupsi tak hanya didominasi oleh Kejaksaan Agung. Burhanuddin yakin di daerah juga terdapat potensi perkara besar yang seharusnya dapat diungkap dan dibongkar.
Dia mengingatkan kepada para Kajati yang baru dilantik untuk segera mengakselerasi dan mengerahkan seluruh satuan kerja di daerah hukumnya dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Jangan jadikan keterbatasan sumber daya di wilayah hukum saudara sebagai alasan yang menghambat peningkatan kualitas penanganan perkara, melainkan jadikan keterbatasan itu sebagai tantangan,” harapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Nilai Kejaksaan RI Kian Tunjukkan Taring Berantas Korupsi Kakap
Burhanuddin juga minta seluruh satuan kerja baik Kejati maupun Kejari membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi untuk saling bertukar informasi, memaksimalkan penelusuran aset, dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dari setiap perkara
“Korupsi di daerah juga tidak kalah masif dengan berbagai modus yang sederhana sehingga untuk mengungkapnya juga tidak terlalu sulit. Jadi, tidak ada alasan bagi para Kajati di daerah untuk berdiam diri sebab karya Kajati itu ditunggu di tempat kerja yang saudara pimpin,” katanya mengingtkan.
ST Burhanuddin mengakui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada institusi Kejaksaan tidak saja karena penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini. Namun juga karena program-program kemasyarakatan yang humanis, memberikan kontribusi besar bagi masyarakat sehingga mengenal Kejaksaan tidak sekedar penegakan hukum. “Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat,” ujarnya.
Kajati baru yang dilantik, Senin (22/8/2022), antara lain Kajati Kalimantan Tengah, Fathur Rahman, Kajati Riau, Dr Supardi, Kajati Maluku, Edywar Kaban, Kajati Sulawesi Tengah, Agus Salim, Kajati Sulawesi Barat, Muhammad Naim, Kajati Jambi, Elan Suherlan, Kajati Sumatera Selatan, Sarjono berikut beberapa direktur dan Sesjam.
Baca Juga: Indonesia Benar-Benar Merdeka, Jika Bebas dari Kejahatan Korupsi
Selain menyinggung soal pemberantasan korupsi, Jaksa Agung juga meminta dikembangkan program keadilan restoratif (restorative justice) dan Rumah Restorative Justice sebagai solusi alternatif menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.
“Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk itu, perlu mengakomodir kearifan lokal merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat,” tuturnya.
Dia menyebutkan penghukuman dalam suatu tindak pidana adalah suatu keniscayaan. Tapi sanksi sosial jauh lebih efektif menimbulkan efek jera dan malu di masyarakat dimana mereka merasa dikucilkan dan terpinggirkan dalam pergaulan sosial. Di samping itu dapat dijaga martabat masyarakat lokal (local general).
“Kearifan lokal musyawarah mufakat, tepo seliro, guyub, rembug adalah solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat. Karena itu jaksa sebagai penegak hukum harus sering melihat dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Jaksa Agung mengingatkan. ***