.jpeg)
JAKARTA: Niat baik Presiden Joko Widodo meningkatkan gizi ibu hamil, balita dan anak-anak dengan mengucurkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk pengadaan makanan tambahan (PMT) diduga dikorupsi oleh oknum pejabat di Kementerian Kesehatan(Kemenkes).
Bahkan sejak era Presiden Jokowi anggaran PMT selalu naik setiap tahunnya. Pemerintah menginginkan sumber daya manusia yang cerdas sejak dalam kandungan dan usia anak-anak.
Tujuannya, agar rakyat Indonesia ke depan bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Namun proses pengadaan PMT ternyata terindikasi korupsi. Kondisi ini tentunya harus mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo, Komisi IX DPR RI serta lembaga penegakan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri.
Direktur Eksekutif Kawal Uang Rakyat Indonesia (KURI), Leonardus Pasaribu menduga PMT di Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes merupakan kegiatan pengadaan yang sarat permainan korupsi. Ia membeberkan bahwa produk makanan tersebut telah dimonopoli oleh satu produsen sejak 2016 hingga 2019.
Menurutnya, pemenang tender dari tahun ke tahun juga hanya dari satu perusahaan. "Pemenang tender dari perusahaan yang sama. Ini tidak kebetulan, namun saya melihatnya sebagai sebuah permainan dalam membajak anggaran,” kata Leonardus melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2019).
Leonardus kembali mengungkapkan bahwa ada seseorang yang telah mengendalikan proyek ini sejak dari masa penggodokan anggaran antara pemerintah dan DPR.
Lebih lanjut dijelaskan, tahun 2019 pengadaan makanan tambahan di Direktorat Gizi yakni makanan tambahan balita kurus ke daerah dengan nilai kontrak Rp 275.807.505.600 dan penyediaan makanan tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik ke daerah dengan kontrak Rp 217.212.832.980.
Kata Leonardus, dua proyek jumbo itu dimenangkan PT IGM dan barangnya diproduksi PT TPS. "Saya memiliki dokumen bahwa sejak 2016, perusahaan itu telah memenangkan proyek makanan tambahan di Kemenkes dengan total triliunan rupiah. Dan semua barang yang akan disediakan perusahaan yang sama," ucap Leonardus.
Guna tepatnya sasaran PMT sebagaimana tujuan pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat, Leonardus meminta Menteri Kesehatan melakukan pengawasan ketat atas pengadaan makanan tambahan tersebut.
"Selain itu Komisi IX DPR RI harus juga mempertanyakan pengadaan itu dalam rapat-rapat dengan Kementerian Kesehatan,” ucap Leonardus lagi .
Tanggapan Kemenkes dimuat pada berita berikutnya.