: Organisasi Maritim Internasional (IMO) mempunyai tujuan untuk mengurangi emisi karbon dari kapal setidaknya 40 persen pada tahun 2030, dan mengurangi separuh total emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 demi mengatasi masalah lingkungan.
Indonesia sebagai anggota IMO, memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional, sehingga Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan pelayaran dan lingkungan laut yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Sebagai salah satu negara anggota IMO, pemerintah Indonesia mendukung kebijakan kapal ramah lingkungan dengan menerbitkan sejumlah regulasi aksi mitigasi, di antaranya kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur, kewajiban penggunaan scrubber untuk sebagai pembersih gas buang, peremajaan kapal, penggunaan alat bantu navigasi yang ramah lingkungan.
Selain itu juga kewajiban melaporkan konsumsi bahan bakar kapal untuk semua kapal berbendera Indonesia” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Antoni Arif Priadi pada Focus Group Discussion on Green Shipping and Energy Efficiency di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Kamis (11/1)2024).
Green Shipping merupakan proses penurunan penggunaan energi untuk menghasilkan emisi yang lebih rendah. Green Shipping bertujuan mengurangi polusi lingkungan laut dari konsumsi tinggi bahan bakar fosil pada sektor transportasi laut dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.
“Sektor pelayaran internasional menyumbang sekitar dua hingga tiga persen dari emisi karbon/gas rumah kaca secara global. Untuk itu, seluruh pelaku industri maritim perlu ikut aktif dalam menurunkan emisi karbon (dekarbonisasi) di sektor pelayaran,” tutur Capt Antoni.
Baca Juga: Ditjen Hubla Gelar Rakornis Kenavigasian Dorong Penguatan Navigasi untuk Keselamatan Pelayaran
Pemerintah, katanya, juga tengah membangun infrastruktur maritim ramah lingkungan guna mendukung pelayaran ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Perjanjian Paris dalam pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Secara bilateral, Dirjen Hubla menjelaskan bahwa Indonesia bersama Denmark telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi isu perubahan iklim. Kedua negara telah terlibat dalam penyusunan kesepakatan bilateral dan regional untuk menjaga lingkungan laut dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai pada tahun 2016.
“Sejak tahun 2021, kedua negara juga telah memulai kerja sama dan terus konsisten melakukan upaya-upaya dekarbonisasi di sektor pelayaran” tuturnya.
Kemenhub pun terus mendorong untuk meningkatkan kesadaran dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan inovasi untuk penerapan pelayaran ramah lingkungan.
“Dengan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujudnya industri perkapalan yang berkelanjutan demi melindungi lingkungan maritim untuk generasi mendatang” kata Antoni.