unescoworldheritagesites.com

Kunker Kementerian Kuangan dan Kementerian ESDM ke Kilang Kasim Papua Barat Daya Bahas Energi Biodiesel B35 - News

Kunker Kementerian Kuangan dan Kementerian ESDM ke Kilang Kasim Papua Barat Daya Bahas Energi Biodiesel B35 (Kilang Kasim)



:  Belum lama ini  pihak Kementerian Kauangan dan Kementerian ESDM mengadakan kunjungan kerja ke Kilang Kasim Papua Barat Daya.

Kunjungan kerja (Kunker) pejabat kedua kementerian tersebut dalam rangka membahas energi Biodiesel B35 di Kilang Kasim Papua Barat Daya (PBD).

Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan dan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) membahas energi Biodiesel B35.

Baca Juga: Gubernur Maluku Harus Paham Konsep BerAKHLAK Pada Konteks ASN Bukan Kerjanya Mengumpat dan Nantang Berkelahi Saja

Itu sebagai upaya peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

General Manager Kilang Kasim, Yodia Handhi Prambara, menjelaskan BPDPKS dan Kementerian ESDM baru-baru ini mengadakan kunjungan kerja ke Kilang Kasim, Papua Barat Daya.

Tujuannya, untuk membahas kelancaran implementasi program Biodiesel B35.

Yaitu campuran 35 persen Biodiesel dalam 65 persen minyak solar.

Ia menerangkan, KPI RU VII Kasim merupakan kilang paling Timur di Indonesia yang dibangun pada 1995.

“Kilang ini baru produksi pada Juli 1997 dengan kapasitas 10 ribu barel per hari dengan produk Pertalite, Bio Solar B35 dan LSFO V-350," ujar Yodia dalam keterangan yang diterima di Sorong, Jumat, 10 Mei 2024.

Baca Juga: Dukung Pengentasan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Solo Apresiasi Keberadaan PKBM Syifa

B35, katanya, merupakan produk campuran bahan bakar nabati dengan komposisi 35 persen minyak sawit (FAME) dan 65 persen BBM jenis solar.

“Ini merupakan program Kementerian ESDM untuk meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan yang perlu didukung ketersediaan minyak kelapa sawit oleh perusahaan sawit melalui BPDPKS” kata Yodia.

Program Biodiesel B35 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPDPKS dan perusahaan sawit.

"Implementasi Biodiesel B35 diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani kelapa sawit," ujar Yodia .

Beberapa poin penting dari pembahasan BPDPKS dan Kementerian ESDM terkait Biodiesel B35 antara lain komitmen BPDPKS untuk menjaga suplai minyak kelapa sawit, kemudian menganggap Biodiesel B35 merupakan program penting untuk meningkatkan penyediaan energi bersih. Sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Baca Juga: Jelang KTT WWF Bali, PLN UIT JBM Fokus Pantau SUTET

Bagi Yodia, kunjungan kerja BPDPKS dan Kementerian ESDM ke Kilang Kasim pada 7 Mei 2024 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih di Indonesia.

"Biodiesel B35 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mewujudkan ketahanan energi nasional," harap Yodia.

BPDPKS merupakan lembaga unit organisasi non-eselon bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tugasnya mengelola dan menyalurkan dana untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan masyarakat dari penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit.

Baca Juga: Simulasi Survei, Nama Ahmad Luthfi Berada di Posisi Teratas Calon Gubernur Jateng,


Kepala Divisi Unit Penyaluran BPDPKS, Fajar Wahyudi, mengatakan BPDPKS berkomitmen dan terus berupaya untuk mendukung upaya energi bersih dari Kementerian ESDM.


"Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan menjaga suplai minyak kelapa sawit untuk kebutuhan produksi Biodiesel B35 tetap berkelanjutan," kata Fajar.


PTKilang Pertamina Internasional(KPI) RU VII Kasim menerima kunjungan kerja BPDPKS Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM pada 7 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu juga turut didampingi perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Ditjen Migas, dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Rombongan dipimpin Kepala Divisi Unit Penyaluran BPDPKS Fajar Wahyudi.

Rombongan ini didampingi Dodi Rohimat Sopiana dari Kemenko Perekonomian, perwakilan Ditjen Migas Kementerian ESDM Wenny Mustikaweni, dan perwakilan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Junaidi. ***

Baca Juga: Kontrak Politik Calon Wali Kota Sorong - Gubernur PBD dengan Warga Terkait Blueprint Mitigasi Cegah Banjir, Penting

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat