: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif.
Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat bertindak sebagai keynote speech bersama Guberbur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4,/2023).
Salah satu implementasi dari bauran kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.
Baca Juga: Optimalisasi Penerapan Budaya K3, Kemnaker Tingkatkan Kompetensi 2.700 Ahli K3
"Mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan," ungkap Menko Airlangga di laman resmi Kemenko Ekonomi.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro.
Selain itu, perluasan inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
Baca Juga: 10 Ucapan Selamat Jumat Agung 2023 Yang Penuh Makna Dan Doa Untuk Orang Terdekat
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Menko Perekonomian.
Lebih jauh Menko Airlangga menjelaskan pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dengan operasi pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kemudian, memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama bulan Maret-Mei kepada 21,353 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota. Juga, melakukan penyampaian upaya Pemerintah melalui tokoh agama atau masyarakat dan media sosial.
Baca Juga: Kisruh Pemilihan Rektor UNS, Usai Terbit Permendikbud Ristek Muncul Kabar Ketua MWA Mundur
Operasi Pasar Murah
Usai menyampaikan arahan, Menko Airlangga juga melakukan tinjauan terhadap Operasi Pasar Murah sebsgai bagian dari kegiatan GNPIP.