: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat/ Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP/TPID) termasuk Polri.
“Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri 2023, Selasa (14/3/2023) .
Lebih lanjut Menko Airlangga menjelaskan, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun. Arah kebijakan perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: Menko Airlangga Apresiasi GAIKINDO Atas Terlaksananya GJAW 2023, Industri Otomotif Tumbuh Signifikan
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Pemerintah optimis, kata Menko Airlangga, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh di tengah berbagai risiko global saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6%) meski belum kembali ke tingkat prapandemi (1% - 2%).
Menko Airlangga yang hadir secara virtual mengatakan bahwa dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis akan tumbuh 5,3% dan terus meningkat pada 2024 di 5,4%.
Baca Juga: Menko Airlangga: Ingin Melompat Menjadi High Income Country, Indonesia Harus Cegah dan Bebas Korupsi
“Dan ini implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus,” ungkap Menko Airlangga.
Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Kemudian, Pemerintah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor Tahun 2019. Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, di tahun 2023, Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.
Terkait dengan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak termasuk Polri dibutuhkan untuk menciptakan situasi kemanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.