: Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Bank Indonesia intens menggencarkan peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya dalam menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini pun mendorong Bank Indonesia untuk menggencarkan peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya dalam menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Permintaan Puteri Komarudin kepada mitra kerjanya di Komisi XI, khususnya Bank Indonesia, menanggapi respon masyarakat atas kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok (sembako) jelang Idul Fitri.
Baca Juga: Ekonomi Global Dibayangi Resesi, Puteri Komarudin Optimis Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh
“Tingginya permintaan jelang Idul Fitri membuat harga-harga naik. Belum lagi, kalau pasokan barangnya tidak lancar yang dapat membuat kelangkaan di pasar. Ini yang sering dikeluhkan ibu-ibu karena pengeluarannya bertambah akibat kenaikan harga. Yang dikhawatirkan juga akan memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat,” ujar Puteri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Provinsi DIY pada pekan Kamis (6/4/2023).
Seperti diketahui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut inflasi di DIY pada Maret 2023 mencapai 6,11 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada pada level 4,97 persen (yoy).
Hal ini dipengaruhi faktor utama yang berasal dari inflasi pangan akibat kenaikan harga beras, hingga telur ayam.
Untuk itu, sangat relevan jika Srikandi Milenial Beringin ini mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan lebih dimasifkan ke daerah-daerah.
"Gerakan ini diantaranya diwujudkan melalui operasi pasar dan gelar pangan murah yang pasti akan sangat membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Sehingga, mereka mampu mendapat bahan pangan dengan harga yang murah dan terjangkau. Harapannya, kegiatan ini dapat meringankan pengeluaran jelang lebaran,” ungkap Puteri.
Selain itu, GNPIP, kata Puteri, juga fokus terhadap upaya ketahanan pangan nasional melalui kegiatan pangan mandiri, replikasi best practices, hilirisasi pangan, pupuk organik, alsintan dan saprotan, distribusi pangan, hingga digitalisasi data.
Ini juga sejalan dengan dukungan pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan hingga Rp104,2 Triliun pada APBN 2023.
“Kami pastinya mendukung segenap program unggulan yang dilakukan pemerintah dan BI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi ancaman krisis pangan secara global,” tegas Puteri.
Lebih lanjut, Puteri menyebut pemerintah juga telah memberikan bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging ayam kepada 21,35 juta penerima selama 3 bulan dari Maret-Mei 2023.
Baca Juga: Lirik Lagu Apuse Dan Terjemahannya
"Komoditas ini memang menjadi kontributor utama dalam inflasi pangan. Makanya, kami mengharapkan bantuan pangan ini nantinya juga tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Harus dipastikan tersalurkan kepada setiap bulan supaya tidak tertunda yang dikhawatirkan berdampak pada daya beli mereka,” lanjut Puteri.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengingatkan BI bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus mendukung Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kecukupan pangan guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. ***