JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menegaskan pencapaian target kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terintegrasi. Target ini dicanangkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Inilah salah satu materi yang disampaikan Menko Airlangga saat menerima audiensi Vice President of the World Bank for East Asia and Pacific Manuela Manuela V Ferro di Jakarta, Kamis (10/2/2022). Audiensi dari World Bank tersebut untuk berdiskusi tentang prioritas program Kemenko Ekon di masa pandemi Covid-19 dan dukungan World Bank terhadap program Kemenko Ekon dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0%, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok miskin dan rentan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (11/2/2022).
"World Bank yang mempunyai unit khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem dunia, menyampaikan akan membantu Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan arahan Presiden RI ini," ungkap Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Baca Juga: Nadiem: Kurikulum Darurat Merdeka Belajar Eps 15 Atasi Learning Loss Pelajar Indonesia
Dalam audiensi ini, Menko Airlangga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi dan anggota Tim Asistensi Menko Raden Pardede. Sementara Vice President of the World Bank for East Asia and Pacific Manuela Manuela V Ferro didampingi Lead Economist Habib Rab dan Tim World Bank Country Office Indonesia dan Timor Leste, yakni Country Director dan Bolormaa Amgaabazar, Portfolio and Operations Manager Satu Kahkonen.
Lebih jauh Menko Perekonomian juga menyampaikan kondisi logistik nasional saat ini yang merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan impor. Pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik.
Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem (NLE) yaitu sebuah platform yang menghubungkan penawaran dan permintaan logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L). "Diharapkan dengan NLE ini dapat dilakukan upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan logistik nasional," ujar Airlangga.
Baca Juga: KH Yahya Cholil Staquf: Kasus Wadas Jangan Dipolitisasi
World Bank sendiri, kata Airlangga, akan berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dan K/L untuk menyusun kajian dan policy guna mempercepat proses logistik di Indonesia, yang memerlukan partisipasi aktif seluruh entitas logistik.
Sebagai Ketua KPCPEN, pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan berbagai perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Antara lain, melalui sejumlah kebijakan keringanan pajak, seperti PPN dan PPnBM DTP untuk beberapa tipe kendaraan bermotor roda empat. Kemudian, juga penerapan program KUR, dan Program Bantuan Tunai PKL, Warung, dan Nelayan.
Isu Prioritas
Menko Airlangga juga menyampaikan salah satu isu prioritas yang akan dibahas oleh Health Working Group Presidensi G20 Indonesia, yakni tentang upaya membangun ketahanan sistem kesehatan dunia (building global health system resilience).