unescoworldheritagesites.com

Unjuk Rasa Sopir Angkot di Kota Sorong Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal Minta Pihak Terkait Cari Solusinya - News

Unjuk Rasa Sopir Angkot di Kota Sorong Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal Minta Pihak Terkait Cari Solusinya (suarakarya.id      Yacob Nauly)





: Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal mendukung sopir angkot yang meminta agar pekerjaan mereka tak terganggu di Sorong.

Sebagai anggota DPR RI Kardinal,  meminta  semua pihak terkait mengakomodir tuntutan sopir angkot di kota Sorong.

"Maksudnya harus ada solusinya agar para pihak tak merasa dirugikan dalam kasus ini,"kata Kardinal.

Baca Juga: KPU Maluku Terima Anggaran Pemilu 2024 Secara Bertahap

Kasusnya. Massa sopir angkutan kota (angkot) di Sorong, Papua Barat Daya melakukan unjuk rasa mendesak pemerintah membekukan operasional taksi online.

Massa juga mengancam akan melakukan sweeping apabila tuntutan mereka diabaikan.

Unjuk rasa berlangsung di perempatan lampu merah Maranatha.

Tepatnya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong sekitar pukul 09.20 WIT, Senin (16/10/2023).

Terpantau  sejumlah sopir angkot awalnya hanya berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Akhirnya sopir angkot memberhentikan angkot lainnya yang masih mengantar penumpang.

Baca Juga: Salah! Ular Ternyata Tidak Takut Garam, dan Ini Cara Ampuh untuk Antisipasi agar Tak Masuk Rumah

Aksi itu dilakukan agar para sopir angkot menghentikan sementara operasional mereka dan ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa ini.

Aparat kepolisian yang berjaga-jaga pun melerai massa sopir.

Sementara itu, lalu lintas di perempatan lampu merah Maranatha nyaris lumpuh.

Tidak berselang lama, massa sopir kemudian mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Massa berorasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan meminta surat keputusan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Baca Juga: Strategi Peserta PKN II, Wujudkan IAIN Sorong Menjadi Kampus Peradaban Moderat

Khususnya surat  untuk membekukan operasional sopir online di kota Sorong.

Sopir angkot  mengancam akan melakukan sweeping terhadap taksi online.

"Kami meminta surat keputusan kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya. Karena sudah lewat 8 hari dari waktu yang ditentukan," kata massa itu.

Dikatakanf  tak ada alasan untuk tidak ada surat keputusan.

Itu disampaikan oleh ketua Komunitas Usaha Angkutan Darat La Sadiki dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (16/10/2023).

Baca Juga: Sinergitas TNI AL dengan Bank Indonesia Distribusi Uang Rupiah ke Daerah 3 T

"Kami  menunggu sudah lebih dari 14 hari. Jika tidak ada surat keputusan maka kami besok akan melakukan  sweeping di lapangan," ujarnya.

Tak Terorganisir

 Polresta Sorong Kota menyayangkan aksi sopir angkot di Kompleks Harapan Indah, Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang terjadi kembali .<span;>Dari aksi tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang.

"Kami harus dalami terkait peran mereka saat di kantor Maxim tadi. Indikasi mereka yang memprovokasi, namun harus kami dalami lagi," ujar Iptu Afriangga.
 Selasa (17/10/2023) tidak teroganisir.

"Kegiatan tadi itu tidak terorganisir dari pengurus sampai ke sopir-sopir angkot di Kota Sorong," kata Plh Kabag Ops Polresta Sorong Kota Iptu Afriangga.

Baca Juga: Mendagri Ajak Konsumsi Makanan Lokal Anggota DPR RI Robert Kardinal Minta Harus keluarkan Perintah

Menurutnya, ada sejumlah sopir angkot yang menggeruduk kantor Maxim di Kompleks Harapan Indah

Dari aksi tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang.

"Kami harus dalami terkait peran mereka saat di kantor Maxim tadi. Indikasi mereka yang memprovokasi, namun harus kami dalami lagi," kata Iptu Afriangga.

Tak hanya itu, dua kaca mobil pecah saat kejadian tersebut, kemudian empat orang sopir diamankan polisi setempat.

Baca Juga: KPK Telusuri Apakah Ada Dana Hasil Korupsi Syahrul Yasin Limpo masuk ke Partai NasDem

Massa berorasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan meminta surat keputusan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Massa berorasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan meminta surat keputusan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. (Dokumen Pemda Papua Barat Daya)


Karena itu menurut Anggota DPR RI Robert Kardinal yang juga adalah kader Partai Golkar minta harus dicari Solusinya. ***

Baca Juga: Wapres Dorong Rencana Pengangkatan Guru Tamatan SMA Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Papua

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat