: ST Burhanuddin segera berpikir bagaimana meningkatkan kredibilitas, marwah dan citra Kejaksaan Agung manakala ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Sebab, dia sadar betul kredibiltas, integritas, marwah dan citra positiflah yang sangat dibutuhkan institusi penegakan hukum tersebut.
“Saya berpikirkan dan berusaha akan saya laksanakan sebagai seorang pimpinan pembenahan internal (membangun soliditas dan integritas) sebagai penegak hukum yang handal dan penuh tanggung jawab,” ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagaimana ditirukan Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Minggu (7/1/2024).
Dia kemudian membuat aturan-aturan yang fleksibel dan progresif dalam rangka penegakan hukum modern dan humanis. Selanjutnya digerakan bidang-bidang penindakan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Tuhan Tak Menghendaki Penerapan Hukum yang Tidak Berkeadilan
Awalnya, ungkap ST Burhanuddin, bagai sebuah mimpi, tapi suka tidak suka hal ini sudah menjadi pilihan yang harus dilakukan. Selanjutnya, bulan demi bulan, dia melihat progresnya. Rintangan internal dan tekanan eksternal sangat kuat dalam membawa Kejaksaan yang seperti sekarang ini.
Dia pun memperkuat sistem pengawasan yang mobile, cepat, tepat dan akurat dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. “Harus pula diberikan contoh kepada seluruh Insan Adhyaksa sehingga sering saya disebut Raja Tega, karena tidak mungkin kita membersihkan halaman dengan sapu yang kotor,” ceritanya.
Dalam membangun kinerja di bidang penindakan, dia memfokuskan kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik, menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mengutamakan perkara-perkara “big fish”, sehingga masyarakat memahami bahwa korupsi itu tidak hanya merampas ekonomi masyarakat, tetapi juga melemahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Tiap Lini Pembangunan Bangsa Butuh Andil Jaksa Berintegritas
Dalam perjalanannya, ternyata penindakan harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola, perbaikan manajemen, termasuk menggandeng proyek-proyek strategis nasional agar bisa berjalan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. “Harus dilakukan pendampingan sekaligus pengamanan walaupun itu tugas yang berat,” katanya.
Jaksa Agung tahu betul bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, karena hukum yang tertinggi adalah kemanusiaan itu sendiri. “Sedangkan hukum yang modern adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjamin kebutuhan hukum masyarakat,” tuturnya.
Dia kemudian bercerita bahwa digitalisasi di bidang hukum juga menjadi keniscayaan untuk mempermudah, mempercepat dan mengefektifkan akses pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dan media guna mengedepankan transparansi.
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Gerakan Bangsa Perangi Korupsi Bukan Hanya Omong Kosong Belaka
Program-program penegakan hukum humanis, katanya, juga harus diluncurkan dalam rangka penyadaran hukum dan melek hukum masyarakat. Dengan begitu kesadaran hukum masyarakat menjadi semakin baik, maka penegakan hukum yang sifatnya represif tidak diperlukan lagi, karena telah tercipta keharmonisan dan kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.
“Tujuan hukum sudah dirasakan manfaat, kepastian dan keadilannya di masyarakat,” katanya seraya menyebutkan bahwa itulah kuncinya sehingga Kejaksaan ke depan dapat dipercaya masyarakat eksistensinya.
Sebab, apa yang dilakukannya telah mereformasi diri untuk mengubah mindset dan bertransformasi perilaku yang nantinya menjadi budaya kerja Kejaksaan. “Bertransformasi artinya mampu beradaptasi dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat modern di era kekinian dan di masa yang akan datang,” tutur ST Burhanuddin.***