: Pamer harta, kekayaan dan hedonisme yang ditampilkan pejabat DJP dan Ditjen BC Kementerian Keuangan mengimbas ke mana-mana. Hampir semua pimpinan intansi/lembaga pemerintah mengingatkan aparatnya jangan tongol-tongolin harta bendanya jika tidak mau berhadapan dengan hukum.
Wanti-wanti serupa dilakukan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Amir Yanto. Dia meminta agar jaksa menerapkan pola hidup sederhana dan tidak menunjukan gaya hidup mewah serta berlebihan.
"Di masa situasi sulit dan masyarakat responsif seyogyanya seluruh jajaran Kejaksaan memiliki empati dan prihatin atas kondisi bangsa dan masyarakat. Untuk itu, agar menerapkan pola hidup sederhana dan tidak menunjukkan sikap hedonisme atau gaya hidup mewah berlebihan. Hal ini berlaku juga bagi keluarga besar Kejaksaan sesuai Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana," tutur Amir Yanto, Senin (6/3/2023).
Jamintel menyampaikan rasa syukur karena di sepanjang 2022 dalam empat periode survei, Kejaksaan selalu teratas dalam hal penegakan hukum yang dipercaya oleh publik. Bahkan belum lama ini, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan masih lebih tinggi dari penegak hukum lainnya yaitu sebesar 72,5 persen.
pamer harta
Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Pilih Pejabat Negara Yang Sederhana Dan Tidak Pamer Kekayaan
“Kepercayaan yang begitu besar kepada Kejaksaan menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita lebih meningkatkan kepercayaan publik tersebut, bahkan jika perlu sampai di tingkat internasional. Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi di lingkungan internal Kejaksaan agar public trust terhadap institusi Kejaksaan semakin meningkat,” tuturnya.
Jamintel juga meminta seluruh jajaran Adhyaksa untuk bijak menggunakan media sosial. Sedangkan terkait dengan penggunaan dana desa, diminta jajaran Jamintel untuk lebih mengoptimalkan program Jaga Desa dan berkoordinasi dengan APIP, mengingat belum lama ini Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penangananan laporan pengaduan penyelenggara pemerintah daerah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam arahannya pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda pada 17 Januari 2023 terkait stabilitas politik mengingatkan agar seluruh jajaran Kejaksaan tetap menjaga netralitas ASN dan melaksanakan tugas serta tanggung dengan meminimalisir setiap AGHT penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
Sesuai arahan Wakil Jaksa Agung terkait Reformasi Birokrasi Tematik di Kejaksaan RI, perlu pula menjadi perhatian dan catatan bersama bahwa selama ini hanya fokus pada pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang terkesan kontestasi semata.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Prihatin Lihat Pengacara Umbar Kasus Klien Dan Pamer Harta
Namun justru melupakan hakikat pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan perubahan pada birokrasi Kejaksaan agar lebih baik dan memberikan dampak kepada masyarakat pengguna layanan (good governance and good service). Oleh karena itu, marilah menyamakan persepsi, gerak langkah, dan tujuan dalam membangun dan mewujudkan institusi yang siap dan mampu melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik.
Terkait integritas pegawai, pimpinan telah menegaskan tentang pentingnya integritas dalam bekerja. Oleh karenanya, jangan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mencari/mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan perbuatan tercela. Mari kita mensyukuri apa yang dimiliki sebagai insan Adhyaksa dan hindari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merusak public trust terhadap institusi Kejaksaan.
Amir Yanto berpesan kepada seluruh pegawai untuk selalu bersemangat dalam bekerja serta terus menjaga profesionalisme dan integritas serta menjauhi godaan-godaan. ***