: Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Amir Yanto mengungkapkan bahwa laporan yang masuk ke Kejaksaan paling banyak didominasi adanya oknum yang bermain proyek, perkara bahkan politik.
Dia pun kemudian mengingatkan untuk tidak lagi melakukan perbuatan tercela tersebut. Oleh karena Satgas 53 Kejaksaan RI memiliki tugas menegakkan integritas sehingga jaksa diharapkan profesional, berintegritas, dan hadir serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Hal itu dilontarkannya dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta yang dihadiri Asisten Intelijen dan Asisten Pengawasan di seluruh Indonesia serta anggota Satgas 53 baik secara langsung maupun virtual ,Rabu (26/10/2022).
“Peran intelijen adalah fungsi mitigasi, pencegahan dini atau early warning dalam setiap kegiatan strategis Kejaksaan. Jangan jadikan kehadiran intelijen justru membuat pekerjaan untuk masyarakat tidak berjalan dengan baik. Tugas-tugas intelijen sangat banyak dan sebagian belum terealisasi dengan baik. Untuk itu carikan solusinya dalam rangka optimalisasi kelemahan-kelemahan yang selama ini belum maksimal,” harapnya.
Baca Juga: Satgas 53 Jangkau Seluruh Indonesia Untuk Tindak Oknum Jaksa Nakal
Pola hidup sederhana sesuai dengan imbauan Jaksa Agung juga diminta agar menjadi perhatian bersama. Jangan menampilkan sikap hedonisme di depan publik dalam kondisi krisis ekonomi global yang berkepanjangan. Tunjukkan sikap empati dan prihatin sehingga kita bisa mengambil hati masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi komiten Kejaksaan RI mengawal sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Inspektur Jenderal Kementeriaan PUPR, T Iskandar, mengatakan Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait. Kementerian PUPR merespons positif maksud baik dari Jamintel atas komitmen yang diberikan pada proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.
Baca Juga: Lakukan Perbuatan Tercela, 200 Jaksa Nakal dan Pegawai Kejaksaan Dijatuhi Sanksi
Jamintel Kejaksaan RI, Amir Yanto, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menjadi mitra Kementerian PUPR dalam membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.
“Para Kepala Balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan RI,” kata Amir.