JAKARTA: Meski tinggal dua pekan lagi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2019, mahalnya tiket masuk dan tiket parkir menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, pihaknya akan mengevaluasi mahalnya harga tiket masuk dan biaya parkir yang flat di Jakarta Fair Kematoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat.
Menurut Taufik, hal ini membuat sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hiburan di PRJ. Ini sebabnya, Pemprov DKI harus menyikap dengan mengevaluasinya.
"Setuju ya, PRJ itu harus dievaluasi, saya kira koordinasi dengan Pemprov DKI, fungsinya seperti apa. Termasuk, menurut saya soal tarif masuk dikoordinasikan supaya rata-rata terjangkau. Supaya masyarakatnya juga, itu kan bagian hiburan masyarakat Jakarta," kata Taufik saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).
Langkah lebih lanjut, Taufik akan memanggil pihak PRJ untuk membenahi persoalan tarif sehingga disisa waktu penutupan hingga Minggu (30/6/2019) mendatang dapat dimanfaatkan masyarakat.
DPRD juga berencana mengikutsertakan Pemprov DKI dalam saham PRJ.
"Ya itu yang saya kira nggak boleh. Saya mendorong supaya Komisi B dan C panggil itu orang PRJ. Diusulkan ada juga DKI terlibat sebagai pemilik saham. Karena itu dia nggak bisa semau-mau menaikan sesuatu yang memungut sesuatu dari masyarakat," katanya menegaskan.
Mahalnya tiket masuk dan parkir di PRJ, dikritisi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tulus Abadi selaku pengurus Harian YLKI menilai Jakarta Fair tidak fair atau tidak adil.
Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp 30.000 per sekali masuk. Tarif sebesar ini terlalu mahal. Ini sama saja menjadikan kenaikan tiket masuk secara terselubung.
"Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp 40.000/orang. Jadi konsumen (pengguna mobil) harus merogoh kocek Rp 70.000. Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu," ujar Tulus dalam keterangan tertulis kepada pers.