JAKARTA: Otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan 20 tahun lebih, namun menyisakan sejumlah persoalan. Padahal, tujuan otonomi itu sejatinya dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah lebih besar dan luas agar distribusi sumberdaya sampai ke rakyat paling bawah.
Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Dr Bambang Istianto mengatakan perubahan kebijakan otonomi daerah mencerminkan belum mantapnya konsolidasi kekuasaan pemerintahan daerah. Karena itu otonomi daerah yang belum stabil tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Misalnya kondisi ekonomi yang masih timpang ditunjukan angka gini ratio masih mendekati angka empat (4). Artinya masih banyak rakyat yang miskin di daerah. Seharusnya usia 20 tahun tersebut penataan otonomi daerah sudah berhasil terwujudnya pemerataan pembangunan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarakarya.id, Selasa (19/11/2019) .
Dikatakannya, dalam dimensi politik kepala daerah dipilih dengan sistem demokrasi langsung. Akan tetapi gagal terplih kepala daerah yang handal. Bahkan sebagian besar kepala daerah terkena kasus hukum dan juga sedikit yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan dengan baik.
Terkait dengan hal tersebut telah diingatkan oleh Peter Drucker yang mengatakan bahwa tidak ada negara yang miskin kecuali manajemen
“Sinyalamen Drucker boleh jadi tepat yaitu kecenderungan kepala daerah tidak becus dalam menyusun APBD. Dapat dimaklumi Sri Mulyani memberikan kritik dan mengeluh bahwa ternyata 70 % APBD hanya untuk belanja pegawai,” kata Bambang.
Lanjut Bambang, meskipun sudah dibantu dengan e-Budgetting seharusnya alokasi anggaran pada pos pos secara prioritas jauh lebih akurat. Disamping itu kebijakan kepala daerah tentang SDM kurang dilandasi kapasitas terpasang organisasi pemerintah daerah.
Hal tersebut dicerminkan lebih banyaknya tenaga TKK dibanding tenaga berstatus ASN pada setiap unit kerja yang memberikan kontribusi besar terhadap alokasi anggaran pada pos pos untuk kepentingan birokrasi.
Pada gilirannya, pos anggaran kepentingan untuk rakyat seperti kegiatan dan program penciptàan lapangan kerja, perluasan kesempatan usaha dan lain lain terabaikan.
“Oleh sebab itu pemerintah perlu peningkatan kemampuan manajemen pemerintahan sehingga dalam penysunan APBD tidak mengalami disorientasi seperti yang dikeluhkan menteri keuangan Srimulyani,” ucap Bambang.**