Oleh: Djoko Setijowarno
: Kejadian selama Musim Lebaran 2024 mencerminkan kondisi sesungguhnya kinerja transportasi di Indonesia, baik yang sudah berhasil maupun yang belum dikerjakan. Angkutan umum pelat hitam (travel gelap), sopir bus mengantuk, calo tiket di Pelabuhan Penyeberangan adalah contoh aktivitas dalam penyelenggaraan transportasi dalam keseharian.
Pembenahan di Pelabuhan Penyeberangan Merak harus segera dilakukan. Antrean kendaraan yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak sampai 6 kilometer di jalan tol menuju Merak perlu diantisipasi ke depan. Masih adanya petruk (pengatur truk), calo tiket harus dihilangkan baik di semua pelabuhan penyeberangan. Menyediakan lokasi parkir kendaraan sebagai pengendali sebelum memasuki Pelabuhan Penyeberangan Merak. Lokasi yang disiapkan sebagai area penyangga (_buffer zone_) untuk sejumlah kendaraan yanhg akan menyebrangan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak. Di lokasi ini, diperiksa kendaraan, baik tiket maupun waktu keberangkatnnya. Harapannya, dapat diatur arus kendaraan menuju Pelabuhan Penyeberngan Merak.
Program mudik gratis menggunakan bus diperbanyak dari Jabodetabek ke semua ibukota kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Upaya untuk mengurangi pemudik motor ke Lampung yang masih banyak membawa anak, penumpang dan barang melebihi kapasitas angkutnya.
Baca Juga: Enam Catatan Evaluasi Mudik 2024
Penyelenggaraan mudik gratis masih perlu dibenahi. Angkutan mudik dan balik gratis mampu meminimalisasi risiko kepadatan lalu lintas. Faktor keselamatan juga lebih terjamin, ada pengecekan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, termasuk pengemudinya. Jika mereka tidak mudik dengan angkutan publik, dibayangkan saja satu bus itu ada berapa orang.
Di balik segala keuntungannya, program itu masih menyisakan masalah pengelolaan. Dari hasil penelusuran, ada sebagian pemudik yang mendaftar angkutan gratis itu lebih pada satu penyelenggaran. Namun, akhirnya hanya satu penyelenggara yang dipilih. Yang kasih bingkisan paling banyak nanti yang dipilih (pemudik), sedangkan nama mereka yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan. Ini memunculkan risiko pembatalan keberangkatan angkutan gratis.
Masalah itu terjadi akibat banyak penyelenggara mudik gratis. Di satu sisi, pengawasan cukup ketat hanya dilakukan program yang diadakan pemerintah. Penyelenggara swasta cenderung minim pengawasan. Untuk itu, agar kelak para penyelenggara mudik gratis saling bersinergi. Setidaknya sinergisitas itu dapat ditunjukkan dalam urusan pendaftaran. Urusan itu sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama. Harus ada sanksi diberikan bagi pemudik yang sudah mendaftar kemudian membatalkan keberangkatan tanpa memberitahu. Supaya seminim mungkin bangku kosong ketika bus diberangkatkan.
Baca Juga: Etos Arus Balik
Diperlukan satu aplikasi yang bisa digunakan bersama agar tak ada warga yang mendaftar mudik gratis di beberapa penyelenggara mudik gratis dan menyebabkan kendaraan mudik bersama kosong.
Jadi, siapa pun yang menyelenggarakan bisa diketahui pemerintah dan tersambung dengan Kemenhub. Lewat cara itu, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis mampu dilakukan secara optimal. Ada data terpadu yang dijadikan acuan Bersama. Jika masuk satu kanal, negara bisa mengerti kebutuhannya. Boleh jadi anggaran dinaikkan karena melihat manfaat program ini bagi masyarakat. Bisa menjadi _database_ pemerintah dalam untuk perencanaan berikutnya.
Terlepas dari segala kekurangannya, mudik dan balik gratis masih didambakan masyarakat. Bahkan, sebagian orang menginginkan kuotanya ditambah setiap tahun. Perbaikan layanan mesti terus dilakukan pemerintah sebagai bentuk perhatiannya kepada warga.