Oleh Yacob Nauly
: Bagi kita warga Muslim apalagi tengah menjalankan ibadah puasa seperti saat ini takut menuduh orang korupsi atau melakukan pelanggaran tanpa bukti atau data valid.
Seperti tuduhan ada penyelewengan dana Bansos untuk memenangkan Paslon Presiden Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto - Raka Buming Raka pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu.
Atau tuduhan Presiden Joko Widodo memanfaatkan Bansos untuk mempengaruhi warga memilih Paslon Presiden wakil Presiden nomor urut 2.
Terkait tuduhan tanpa bukti itu disampaikan Ustaz Mukhlis Mukti Al-Mughni.
Baca Juga: Disebutkan pada Safari Ramadan tahun ini, KPI menyalurkan santunan senilai Rp75 Juta
Ia menyampaikan penegasan dalam Surat An-Nur Ayat 13.
Surat An-Nur Ayat 13 tersebut merupakan pelajaran berharga sekaligus peringatan kepada manusia.
Peringatan kepada manusia agar tidak sekali-kali menuduh orang lain tanpa saksi atau bukti konkret.Ayat ini menunjukkan kemarahan Allah kepada penyebar berita bohong.
Khususnya mereka yang tidak mendatangkan empat saksi atas fitnah mereka kepada istri Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu 'anha.
Berikut firman-Nya dalam lanjutan tadabbur Surat An-Nur:
Artinya: "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta." (QS. An-Nur Ayat 13).
Tuduhan terjadi penyelewengan anggaran Bansos El Nino tahun 2024 misalnya justru itu kabar hoaks.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di depan Majelis Hakim MK hari ini Jumat (5/4/2024), menjelaskan bantuan el nino itu sudah keluar pada tahun 2023.
Saat itu, dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa beras dan bantuan tunai dikeluarkan Kemensos.
Baca Juga: Yayasan Muslim Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Alquran bagi Masjid Istiqlal
Sri Mulyani memaparkan tahun 2023 yang bantuan el nino sudah dikeluarkan dalam bentuk bantuan beras.
Itu disalurkan oleh Bapanas, dan untuk BLT dalam bentuk cash atau tunai disalurkan Ibu Mensos yang tadi disampaikan, demikian Sri Mulyani.
Dijelaskan Sri Mulyani pada tahun 2023 itu anggaran el nino ditambah. Tambahan itu, katanya, telah disetujui DPR RI.
"Anggarannya itu tambahan, jadi kita berikan tambahan anggaran di 2023 namun sudah dapat persetujuan DPR," kata Sri Mulyani.
Terkait dasar hukum dalam mekanisme anggaran, lanjut Mulyani, bisa saja sumber anggaran itu ada dalam cadangan Bendahara Umum Negara.
Pasalnya di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran.
"Mekanisme kami ambil dari Bendahara Umum Negara kemudian disalurkan seperti yang BLT el nino," jelasnya.
Adapun anggaran el nino tahun 2024, Sri Mulyani mengatakan bantuan el nino di Kemensos belum dieksekusi.
Bantuan el nino di tahun 2024 juga berubah nama menjadi mitigasi risiko pangan.
"Untuk 2024 yang sudah dieksekusi atau dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bapanas yang 10 kg untuk 6 bulan. Sedangkan BLT el nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan," katanya.
Baca Juga: Ciptakan Kolaborasi Seniman dan Konten Kreator di Media Digital
Itu yang dimungkinkan Kemensos akan bertambah?" tanya hakim MK, Suhartoyo lagi.
"Akan ditambahkan anggarannya namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai.
Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum dapat dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," jawab Sri Mulyani.
Menteri Sosial Tri Rismaharini, juga mengungkapkan distribusi Bansos sesuai aturan yang berlaku. "Tak ada kegiatan penyaluran Bansos di luar aturan yang berlaku," kata Tri Rismaharini kepada Hakim MK, Jumat.
Baca Juga: Hari Keempat Masa Angkutan Lebaran, 59.699 Pelanggan Berangkat Dari Daop 6 Yogyakarta
Bumerang
Semua orang menyaksikan keterangan yang disampaikan 4 menteri itu hari ini.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini
Keterangan kepada MK terkait tuduhan pemohon Capres nomor urat 1 dan Capres Nomor Urut 3.
Keterangan 4 Menteri bawahan Presiden Joko Widodo itu sekaligus menepis fitnah yang dituduhkan ke pasangan Capres nomor urut 2.
Empat menteri Presiden Joko Widodo itu dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Ini bisa menepis fitnah yang dituduhkan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut penulis penting menteri-menteri ini memberikan keterangan agar terbongkar.
Semua itu fitnah yang keji terhadap paslon 2. Tidak benar Prabowo-Gibran manfaatkan Bansos untuk menjaring pemilih pada Pemilu 2024 ini.
Baca Juga: 2 Oknum Penyebar Rasis Diduga Hina Eksistensi Orang Seram Harus Ditindak Tegas Polda Maluku
Kehadiran menteri-menteri tersebut mematahkan semua tuduhan politisasi kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Dengan keterangan empat menteri itu di depan Hakim dan Ketua Sidang MK mematahkan semua fitnah. Dusta atau hoaks terklarifikasi dan terbantahkan sendiri.
Kesimpulan
Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tuduhan terjadinya pemanfaatan Bansos untuk menjaring suara Prabowo - Gibran tidak benar.
Karena itu masyarakat diingatkan agar tidak mudah terprovokasi dengan kabar dusta atau hoaks yang disebarkan orang tak bertanggungjawab.
Pasalnya larangan berkata dusta dan melakukan kebohongan telah disampaikan di dalam al-Quran dan Hadits. “dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.” “dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa orang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan orang kepada neraka.”
Penulis Yacob Nauly. Wartawan . Wartawan Utama versi Dewan Pers Indonesia. Agama Islam. Mahasiswa S2 IAIN Sorong. Mahasiswa S2 UT.